Sikap DPRD Jabar Disemprot Dedi Mulyadi, Sorot Legislator yang Mangkir Musrenbang: Semua Harus Sadar

Ia mengingatkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia menganut prinsip trias politica yang menuntut kerja sama antar-lembaga. 

"Negara dibentuk berdasarkan trias politika, dia tidak bisa berjalan sendiri. Bagaimanapun sesama lembaga harus ada etika, saling menghargai," tegas Doni.

Baca juga: BREAKING NEWS, Merasa Direndahkan Dedi Mulyadi, Fraksi PDIP Walkout saat Rapat Paripurna DPRD Jabar

Tuntutan Fraksi PDIP terhadap Dedi Mulyadi

Lebih lanjut, Doni juga menyindir gaya kepemimpinan Dedi Mulyadi yang dianggap terlalu individualistik.

Doni menuntut Dedi memberikan klarifikasi atas pidatonya dalam Musrenbang.

Tanpa klarifikasi, Fraksi PDIP enggan terlibat dalam pembahasan program-program gubernur. 

"Kalau Gubernur tidak klarifikasi, apapun yang Gubernur ajukan untuk dibicarakan di DPRD, Fraksi PDIP tidak mau terlibat," ujarnya.

Dedi dalam pidatonya di hadapan para kepala desa se-Jawa Barat mengaku tidak terlalu memikirkan anggaran saat menyusun program. 

"Duit mah nuturkeun (mengikuti). Rezeki mah mengikuti karena saya punya keyakinan memimpin tidak harus selalu ada duit," ucap Dedi. 

Baca juga: Reaksi Dedi Mulyadi saat Tahu Videonya Dipakai Orang Tua untuk Menakuti Anak Agar Tidak Nakal

Ia bahkan mengutip praktik masa lalu dalam membandingkan cara memimpin saat ini. 

"Para raja dulu tidak menyusun APBD. VOC membangun negara di Cirebon ini, tidak ada persetujuan DPR," katanya. 

Namun, Dedi juga menekankan pentingnya kolaborasi, yang menurutnya tidak harus dalam bentuk formalitas rapat. 

"Kolaborasi itu semua pihak bekerja sama saat ada tindakan darurat untuk kemanusiaan, keadilan, dan rakyat. Minimal mendoakan, atau minimal diam, atau kalau mau ngomong silakan ngomong sepuas hati," pungkasnya.

Baca berita Tribun Jabar lainnya di GoogleNews.