Sikap DPRD Jabar Disemprot Dedi Mulyadi, Sorot Legislator yang Mangkir Musrenbang: Semua Harus Sadar

TRIBUNJABAR.ID - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengkritik sikap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat.

Sebagaimana diketahui, kisruh antara Dedi Mulyadi dengan DPRD Jabar kian memanas.

Salah satu pemicunya adalah absennya seluruh anggota DPRD dalam acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Cirebon pada 7 Mei 2025 lalu

Dalam video yang diunggah di kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel pada Sabtu (17/5/2025), Dedi menyampaikan kekecewaanya.

Dedi menilai para legislator tidak menunjukkan sikap saling menghargai sebagai sesama pemangku kebijakan.

"Musrenbang forum yang sakral, diundang tak mau datang. Ingin dihargai, tapi tak pernah menghargai. Ingin dilibatkan, tapi tidak pernah mau terlibat," ujar Dedi dalam video tersebut.

Tidak hanya soal absensi, Dedi Mulyadi juga menyinggung sikap DPRD Jabar yang menurutnya sering bertentangan dengan upaya eksekutif dalam membangun daerah.

Dedi menyayangkan bahwa beberapa program yang dinilai pro rakyat justru dituding melanggar konstitusi.

Baca juga: Sosok Memo Hermawan Minta Fraksi PDIP Walk Out saat Rapat Paripurna DPRD Jabar, Merasa Direndahkan

"Ngaku berpihak kepada rakyat, berjuang untuk rakyat, giliran anggaran dibuat untuk kepentingan rakyat, tak terima, dianggap melanggar konstitusi," lanjutnya.

Ia juga mengajak seluruh pihak untuk merenungkan kembali tujuan utama mereka sebagai pelayan publik. 

"Kita semua harus sadar, untuk siapa sebenarnya kita bekerja," ucapnya.

Mengapa Fraksi PDIP Walk Out dari Rapat Paripurna?

Adapun perseturuan memuncak dalama sidang paripurna DPRD Jabar yang diwarnai aksi walk out dari Fraksi PDI Perjuangan.

Doni Maradona Hutabarat, anggota DPRD dari Fraksi PDIP, menyatakan bahwa pidato Dedi di Musrenbang telah mendiskreditkan lembaga legislatif.

"Sembilan hari yang lalu, Gubernur di acara sakral, ada pernyataan Gubernur yang menurut saya ini perlu kita sikapi. Beliau menyampaikan dan saya berpikiran beliau mendiskreditkan DPRD Jabar. Gubernur ini sepertinya tidak membutuhkan pendapat teman-teman DPRD," kata Doni pada Jumat (16/5/2025). 

Ia mengingatkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia menganut prinsip trias politica yang menuntut kerja sama antar-lembaga. 

"Negara dibentuk berdasarkan trias politika, dia tidak bisa berjalan sendiri. Bagaimanapun sesama lembaga harus ada etika, saling menghargai," tegas Doni.

Baca juga: BREAKING NEWS, Merasa Direndahkan Dedi Mulyadi, Fraksi PDIP Walkout saat Rapat Paripurna DPRD Jabar

Tuntutan Fraksi PDIP terhadap Dedi Mulyadi

Lebih lanjut, Doni juga menyindir gaya kepemimpinan Dedi Mulyadi yang dianggap terlalu individualistik.

Doni menuntut Dedi memberikan klarifikasi atas pidatonya dalam Musrenbang.

Tanpa klarifikasi, Fraksi PDIP enggan terlibat dalam pembahasan program-program gubernur. 

"Kalau Gubernur tidak klarifikasi, apapun yang Gubernur ajukan untuk dibicarakan di DPRD, Fraksi PDIP tidak mau terlibat," ujarnya.

Dedi dalam pidatonya di hadapan para kepala desa se-Jawa Barat mengaku tidak terlalu memikirkan anggaran saat menyusun program. 

"Duit mah nuturkeun (mengikuti). Rezeki mah mengikuti karena saya punya keyakinan memimpin tidak harus selalu ada duit," ucap Dedi. 

Baca juga: Reaksi Dedi Mulyadi saat Tahu Videonya Dipakai Orang Tua untuk Menakuti Anak Agar Tidak Nakal

Ia bahkan mengutip praktik masa lalu dalam membandingkan cara memimpin saat ini. 

"Para raja dulu tidak menyusun APBD. VOC membangun negara di Cirebon ini, tidak ada persetujuan DPR," katanya. 

Namun, Dedi juga menekankan pentingnya kolaborasi, yang menurutnya tidak harus dalam bentuk formalitas rapat. 

"Kolaborasi itu semua pihak bekerja sama saat ada tindakan darurat untuk kemanusiaan, keadilan, dan rakyat. Minimal mendoakan, atau minimal diam, atau kalau mau ngomong silakan ngomong sepuas hati," pungkasnya.

Baca berita Tribun Jabar lainnya di GoogleNews.