Pemkab Majalengka Bangun Embarkasi Haji Sendiri Pada 2026, Anggaran Disiapkan Pemprov Jabar

Laporan Kontributor Adim Mubaroq

TRIBUNJABAR.ID, MAJALENGKA - Pemerintah Kabupaten Majalengka bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membangun embarkasi haji di kawasan Kertajati pada tahun 2026.

Hal ini menyusul banyaknya keluhan dari jemaah haji asal Majalengka yang selama ini berangkat dari Bandara Kertajati namun tetap harus melalui embarkasi di Indramayu.

Bupati Majalengka, Eman Suherman, mengungkapkan rencana ini merupakan hasil koordinasi dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang kemudian menyampaikan langsung usulan tersebut kepada Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar. Menurut Eman, Menteri Agama telah menyatakan persetujuannya.

"Pak Gubernur langsung menyampaikan kepada Pak Menteri, dan Alhamdulillah beliau (Pak Menteri) sudah setuju. Jadi secara prinsip tidak ada kendala, tinggal teknisnya saja," ujar Eman setelah melepas 445 calon jemaah haji kloter 15 asal Majalengka di Pendopo, Minggu (18/5/2025).

Baca juga: Rumahnya Digusur dan Dibilang Azab Oleh Warganet, Atalarik Syah: Keputusan Tuhan, Bukan Netizen

Dedi Mulyadi dikabarkan siap menanggung anggaran pembangunan embarkasi. Sementara itu, Eman mendapat tugas untuk menyiapkan lahan seluas 20 hektare di sekitar Aerocity Kertajati, yang lokasinya sangat dekat dengan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB).

"Pak Gubernur mintanya 20 hektare, saya sempat kaget juga. Tapi kita sudah komunikasi dengan investor yang siap menghibahkan lahannya," ucap Eman.

Embarkasi ini rencananya akan mulai dibangun pada 2026. Eman menyebut bila seluruh pihak sepakat dan proses lahan selesai tepat waktu, tidak menutup kemungkinan proses pembangunan dapat dipercepat.

"Dibangunnya 2026. Ya, syukur-syukur 2026 bisa selesai," tuturnya.

Baca juga: Pengemudi Ojol Bakal Unjuk Rasa Selasa Depan, Begini Kata Pengamat Transportasi ITB

Selain mewujudkan aspirasi jemaah haji Majalengka, embarkasi ini diharapkan menjadi titik balik bagi pemanfaatan maksimal Bandara Kertajati, yang selama ini belum optimal, termasuk dalam layanan penerbangan haji dan umrah.

Menurutnya, upaya Pemerintah Provinsi seperti penggratisan moda transportasi ke BIJB dari Bandung pun belum cukup efektif menaikkan minat pengguna. Karena itu, dibutuhkan program berbasis kebutuhan masyarakat, salah satunya pemberangkatan ibadah.

"Makanya kita harus punya program yang bisa langsung ikut menarik. Salah satunya pemberangkatan umroh dan haji. Kalau umroh, haji diberangkatan dari bandara BIJB, saya yakin yang lainnya akan ikut," 
 
"Karena itu kaitannya dengan program, ada kegiatan, beda dengan pemberangkatan orang per orang baik domestik, internasional, kan dia pilih-pilih," ujar Eman. (*)