Dedi Mulyadi Ingin Jalankan Sistem Kerajaan di Jawa Barat? Begini Kata Anggota DPRD dari PDIP

Anggota DPRD Jabar dari Fraksi PDI Perjuangan, Doni Maradona Hutabarat, menyindir jika Dedi Mulyadi menginginkan sistem kerajaan diberlakukan di Jabar

Editor: Giri
Kolase Tribun Jabar / YT DPRD Jabar/IG @dedimulyadi71
BERSETERU - Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Doni Maradona Hutabarat, dan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Anggota DPRD dari Fraksi PDIP berseteru dengan Dedi. 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Anggota DPRD Jabar dari Fraksi PDI Perjuangan, Doni Maradona Hutabarat, menyindir jika Gubernur Dedi Mulyadi menginginkan sistem kerajaan diberlakukan di Jawa Barat.

Hal ini dipicu pernyataan Dedi Mulyadi dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Cirebon pada 7 Mei 2025.

Dedi mengungkapkan bahwa bekerja sama dengan DPRD memakan waktu yang lama.

Doni merespons pernyataan tersebut seraya mengatakan, ucapan Dedi Mulyadi seakan tidak lagi membutuhkan DPRD.

Dia pun menyoroti kebijakan-kebijakan kontroversial yang dikeluarkan oleh Dedi Mulyadi, yang dinilai tidak melibatkan DPRD.

"Dia membuat kebijakan yang kontroversial, yang jadi pembicaraan di mana-mana dan itu semua kebijakan yang disampaikan, yang dikeluarkan oleh Pak Gubernur itu tidak ada DPRD diajak bicara," ucap Doni.

Baca juga: Doni Maradona Balas Sindiran Dedi Mulyadi soal DPRD Jabar Absen Musrenbang: Ada 3 Versi Undangan

Ia menyinggung ucapan Dedi Mulyadi soal kepemimpinan raja di zaman kerajaan dulu.

Doni menyindir jika Dedi Mulyadi menginginkan sistem kerajaan diberlakukan di Jawa Barat, maka DPRD memang tidak perlu ada. 

"Kita berpikir, dia bilang dulu zaman kerajaan. Mungkin Pak Dedi mau ini jadi kerajaan, kalau jadi kerajaan memang tidak butuh DPRD," katanya. 

Saat berpidato di Musrenbang di Kabupaten Cirebon, Dedi Mulyadi menyatakan bahwa dirinya bergerak tidak pernah berpikir anggaran, yang penting berjalan dan terlaksana.

"Duit mah nuturkeun, rezeki mah nuturkeun karena saya punya keyakinan memimpin tidak harus selalu ada duit," ujar Dedi, dalam pidatonya.

"Kenapa, para raja dulu tidak menyusun APBD, VOC membangun gedung negara di Cirebon ini tidak ada itu persetujuan DPR," ucap dia.

Dedi menyampaikan bahwa kolaborasi jangan hanya dimaknai dengan berkumpul, rapat membahas pleno satu, dua dan tiga. 

Kolaborasi adalah ketika ada tindakan darurat untuk kemanusiaan, keadilan dan rakyat, maka semua berkolaborasi. 

"Minimal mendoakan, atau minimal diam, atau kalau mau ngomong silahkan ngomong sepuas hati," ucapnya.

Baca juga: Di Luar Godaannya Terlalu Banyak, Dedi Akan Berlakukan Jam Malam untuk Pelajar di Jawa Barat

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved