Bupati Sumedang Hadiri Rakor Penanganan Sampah Bersama Menteri KLHK dan KDM di Cianjur

Laporan Kontributor TribunJabar.id, Kiki Andriana dari Sumedang

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Rapat Koordinasi Penanganan Sampah Terintegrasi sesuai arahan Presiden RI digelar di Pendopo Bupati Cianjur, Sabtu (9/8/2025). 

Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir hadir langsung dalam rapat yang dipimpin Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Hanif Faisol Nurofiq didampingi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Menurut Dony Ahmad Munir, rakor tersebut bisa menjadi momentum untuk percepatan tercapainya target penanganan sampah 100 persen pada tahun 2029.

Pemkab Sumedang sendiri punya tiga strategi menyusul hasil rakor tersebut. Pertama, memastikan seluruh Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) berfungsi optimal dengan mengubah sistem open dumping menjadi controlled landfill.
 
“Perubahan ini akan kami dukung dengan penyesuaian anggaran di APBD,” ujar Bupati dalam siaran yang dikutip Minggu (10/8/2025). Kedua, Pemkab Sumedang mengoptimalkan fasilitas pengolahan sampah berbasis 3R (reduce, reuse, recycle). 

"Dari 35 unit yang ada, saat ini baru 15 yang berfungsi. Lebih mudah memfungsikan yang sudah ada daripada membangun baru,” katanya, 

Ketiga, memperkuat gerakan dari hulu, termasuk program Zero Waste School di setiap sekolah.

Yang menurutnya dalam hal ini kepala sekolah akan menjadi indikator kinerja utama dalam kebersihan lingkungan sekolah.

Gerakan Jumat Bersih (Jumsih) di Sumedang juga akan terus digalakkan, bahkan dikemas secara tematik, seperti pembersihan sarang nyamuk hingga pengecatan trotoar. 

"Pada 22 Agustus mendatang, Jawa Barat akan mendeklarasikan Gerakan Bersih-Bersih serentak yang menargetkan jutaan peserta dan masuk rekor MURI," ujarnya.

Menteri LHK Hanif Faisol meminta agar arahan Presiden RI yang tertuang dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2025 harus dilaksanakan secara serius.

“Banyak tantangan, tetapi dengan kerja sama semua pihak, target 100 persen pengelolaan sampah pada 2029 bisa tercapai,” ucapnya.

Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan bahwa komitmen penanganan sampah harus disertai reward and punishment. 

"Bantuan provinsi akan diprioritaskan bagi daerah yang serius mengelola sampah," ujarnya.

Ia juga memaparkan sejumlah program inovatif, termasuk lomba Gapura Sri Baduga antar desa/kelurahan dengan hadiah Rp 9 miliar dan penobatan kota terbersih “Mahkota Binokasih” dengan hadiah Rp 15 miliar.

“Seluruh program ini terintegrasi menuju pengelolaan sampah terbaik berbasis Refuse Derived Fuel (RDF) dan pendidikan lingkungan di sekolah,” kata Gubernur.

Rakor diakhiri dengan deklarasi komitmen seluruh kepala daerah di Jawa Barat untuk mewujudkan budaya bersih demi lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.