Kemenham Minta Sistem Pengawasan Profesi Tenaga Medis Diperbaiki Buntut Kasus Dokter Cabul Garut

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Garut, Sidqi Al Ghifari 

TRIBUNJABAR.ID, GARUT - Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) mendorong Kementerian Kesehatan memperkuat sistem pengawasan terhadap profesi tenaga medis.  Dorongan ini muncul setelah penelusuran kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan seorang dokter kandungan terhadap pasien di Kabupaten Garut, Jawa Barat.

"Peran etik profesi tidak terlalu dilibatkan dalam pengawasan. Itu yang kita dapatkan setelah wawancara dengan tim kami," ujar Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) Jawa Barat, Hasbullah Fudail, setelah berkoordinasi dengan Polres Garut terkait kasus dugaan pelecehan seksual bernama Syafril Firdaus atau MSF, Rabu (16/4/2025).

Ia menuturkan berdasarkan hasil penelusurannya, majelis kode etik profesi dinilai kurang berperan dalam memantau kinerja dokter dan tenaga medis.

Baca juga: Anggota DPRD Jawa Barat, Nisya Ahmad, Soroti Dugaan Kekerasan Seksual oleh Dokter Kandungan di Garut

Selama ini, pengawasan lebih banyak dilakukan oleh dinas kesehatan di tingkat daerah maupun provinsi. Sebagian besar pengawas justru berasal dari latar belakang profesi yang tidak sejalan dengan bidang medis.

"Kita akan memberi rekomendasi, nanti mereka lah teman-teman di pusat nanti, tapi ini menjadi atensi dari Kementerian HAM kami harus menindaklanjuti kasus ini," ungkapnya.

Rekomendasi tersebut diharapkan mampu memastikan perlindungan hak asasi warga negara saat menjalani pemeriksaan medis.

Baca juga: Nasib Dokter Kandungan Cabul di Garut, IDI Siap Jatuhkan Sanksi Tegas Jika Terbukti Bersalah

Selain itu, perbaikan dalam sistem pengawasan juga penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi dokter maupun layanan rumah sakit.

"Jangan sampai kejadian seperti di Garut dan Bandung terulang lagi," kata Hasbullah. (*)