Guru Ngaji di Bojongloa Kidul Bandung Curhat soal Insentif kepada Atalia Praratya

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sejumlah guru ngaji di Kota Bandung mengeluhkan kesejahteraannya kepada anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya. 

Keluhan itu disampaikan saat Atalia melakukan kunjungan ke Kawasan Bandung Kulon, Kota Bandung, Jumat (28/3/2025).

Neni (65), salah satu guru ngaji mengaku selama ini kerap mendapat janji insentif untuk guru ngaji, namun hingga saat ini belum ada kejelasan.

"Semoga sama neng cantik bisa diperjuangkan nasib kami," ujar Neni.

Menanggapi aspirasi tersebut, Atalia menyatakan jika kesejahteraan guru ngaji bakal menjadi perhatiannya. Di Kecamatan Bandung Kulon, kata dia, total baru ada enam guru ngaji yang mendapat bantuan dan itu pun bukan insentif tetap.

"Banyak aspirasi dari guru ngaji adalah terkait insentif. Jadi, dari beberapa wilayah di satu kecamatan itu cuma ada enam orang (guru ngaji) yang mendapat bantuan. Sementara kita punya banyak sekali guru ngaji yang selama ini kurang diperhatikan," ujar Atalia, Jumat.

Baca juga: Bu Cinta Tegas, Siap Lepas Ridwan Kamil Kalau Diduakan, Video Lawasnya Viral

Atalia mengakui jika kesejahteraan guru ngaji selama ini belum terpenuhi oleh pemerintah. Padahal, keberadaan guru ngaji ini sangat penting untuk menguatkan fondasi keagamaan bagi anak-anak.

"Sangat memprihatikan sekali. Padahal mereka yang yang terus membimbing anak-anak kita dari sisi keagamaan tapi kurang mendapat perhatikan dari sisi kesejahteraan," katanya.

Atalia pun mengaku akan memperjuangkan kesejahteraan guru ngaji ke pemerintahan pusat. Mengingat, selama ini memang belum ada payung hukum yang mengatur insentif bagi guru ngaji.

Baca juga: Atalia Praratya Istri Ridwan Kamil Unggah Momen Menangis: Melepaskan, Bukanlah Kata yang Mudah

Walaupun, ia sempat mendengar Kementerian Agama (Kemenag) sudah menganggarkan dana untuk insentif guru ngaji agar bisa sejahtera. Namun, hal itu terdampak efisiensi anggaran, sehingga tidak dapat terealisasi.

"Kami akan perjuangkan di pusat. Belum ada (payung hukum yang mengatur insentif guru ngaji). Jadi memang perlu payung hukum agar ke depannya menjadi suatu kekuatan agar kesejahteraan guru ngaji itu diperhatikan. Saya mendengar informasi Kemenag sudah menganggarkan. Tapi karena efisensi menjadi tidak bisa lagi," ucapnya. (*)