Respons Ketua DPW PPP Soal Kabar Uu Ruzhanul Ulum Bakal Jadi Pengganti Ade di Pemungutan Suara Ulang

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Plt Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Jawa Barat (Jabar), Pepep Syaiful Hidayat mengaku, belum tahu soal kabar Uu Ruzhanul Ulum yang digadang-gadang bakal menjadi calon Wali Kota Tasikmalaya menggantikan Ade Sugianto. 

Pepep mengaku baru tahu ada Jabar tersebut dari media. Bahkan, saat terakhir bertemu dengan Uu, keduanya tidak membahas terkait masalah pencalonan tersebut.

"Belum tahu, tadi ketemu Pak Uu tidak bahas itu (pencalonan)," ujar Pepep, Selasa (25/2/2025). 

Menurutnya, saat ini Uu masih merupakan kader PPP dan menjabat sebagai wakil Ketua DPW PPP Jabar.

"Masih, beliau wakil DPW PPP," katanya. 

Sebelumnya, Mantan Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum digadang-gadang bakal menjadi pengganti sosok Ade Sugianto yang telah didiskualifikasi pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK). 

Menanggapi hal ini, Mantan Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengatakan ketika diinginkan kembali oleh masyarakat tentu menjadi sebuah keharusan memimpin Kabupaten Tasikmalaya.

Baca juga: Uu Ruzhanul Ulum Digadang-gadang Bakal Jadi Pengganti Ade Sugianto di Pemungutan Suara Ulang

"Sepanjang masyarakat kabupaten Tasikmalaya menginginkan saya, kemudian partai mengizinkan, juga keluarga terutama haji Aziz dan Haji Asep mamang saya mengizinkan kenapa tidak," ucap Uu.

Meskipun saat ini Uu dari kader Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP) tidak menutup kemungkinan bisa menjadi pengganti sosok Ade Sugianto yang pernah mendampingi saat menjadi Bupati Tasikmalaya.

"Makanya bahasanya begitu kalau partai menyetujui, kan ada tafsir, bisa partai saya atau partai koalisi kan gitu," katanya.

Menurutnya hal ini kembali lagi terhadap semua pihak yang mengizinkan ketika menjadi pengganti pada pemungutan suara ulang (PSU) di Kabupaten Tasikmalaya.

"Bahasanya bersayap, seandainya partai bisa menerima dan mengizinkan, saya siap," ungkapnya.

Namun, semua rencana ini perlu adanya persetujuan dari semua pihak dan tidak hanya dari masyarakat tapi partai hingga keluarga besar.

"Karena sekalipun punya keinginan kalau partainya tidak mau dan tak mengizinkan kan sama saja," katanya. (*)

Artikel TribunJabar.id lainnya bisa disimak di GoogleNews.

IKUTI CHANNEL WhatsApp TribunJabar.id untuk mendapatkan berita-berita terkini via WA: KLIK DI SINI