Pemprov Jabar Siapkan Anggaran Bantuan PSU Pilkada Tasikmalaya, Dedi Mulyadi: Biaya Dibagi Dua

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Nazmi Abdurrahman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) menyiapkan anggaran bantuan untuk pemungutan suara ulang (PSU) di Kabupaten Tasikmalaya.

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi mengatakan, berdasarkan hasil rapat koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, KPU dan Bawaslu, pembiayaan PSU akan dialokasikan dari Provinsi dan Kabupaten Tasikmalaya.

"PSU dilaksanakan, biaya dibagi dua, provinsi dan kabupaten," ujar Dedi Mulyadi, dalam keterangannya, Selasa (25/2/2025).

Baca juga: Pemkab Tasikmalaya Akui Tak Punya Anggaran untuk PSU, Sekda: Pilkada 2024 Hasil Nyicil Tiga Tahun

Biaya untuk PSU Kabupaten Tasikmalaya, kata dia, diperkirakan mencapai Rp 60 miliar. Dari jumlah tersebut, Pemprov Jabar akan memberikan bantuan sekitar 60 persen dari total kebutuhan. 

"Rp 60 miliar itu total kebutuhan, kemungkinan (nilainya) masih dihitung," katanya.

Bantuan dana untuk PSU Kabupaten Tasikmalaya, kata dia, tidak akan menganggu rencana efisiensi anggaran yang tengah dilakukan Pemprov Jabar. 

Dana untuk PSU Kabupaten Tasikmalaya, kata Dedi, akan diambil dari sisa dana penyelenggaraan Pilkada 2024 yang ada di KPU dan Bawaslu.

"Dana sisa yang kemarin di Bawaslu dan KPU masih ada, aman, aman, tidak menganggu efisiensi," ucapnya.

Sementara itu, Sekda Jabar Herman Suryatman memastikan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menaruh perhatian serius pada penyelenggaraan PSU di Kabupaten Tasikmalaya pasca putusan hasil sengketa oleh MK. 

"Pak Gubernur sangat konsen bagaimanapun juga ini kepentingan bersama khususnya masyarakat Kabupaten Tasikmalaya," ujar Herman.

Menurutnya, dalam rapat daring yang dipimpin oleh Gubernur, pihaknya membahas dan mencermati sejumlah konsekuensi teknis dari putusan MK. 

"Apa saja yang harus disiapkan, kegiatan apa yang harus dilakukan, A-Z tentu ini kan domainnya KPU," katanya. 

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan sengketa yang diajukan pasangan calon Bupati-wakil Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin-Asep Sopari Al-Ayubi.

Baca juga: REAKSI Ade Sugianto Setelah Gagal Jadi Bupati Tasikmalaya Lagi, Panjatkan Doa Ini untuk Pengganti

Cecep-Asep mengajukan gugatan ke MK lantaran Ade Sugianto dianggap telah menjabat dua periode, sehingga tak bisa ikut lagi dalam Pilgub 2024. 

Gugatan Cecep-Asep ini, dikabulkan MK dengan menyatakan bahwa KPU Tasikmalaya harus melakukan pemungutan suara ulang (PSU) tanpa mengikut sertakan Ade Sugianto. MK juga meminta agar gelaran ini dilaksanakan paling lama 60 hari sejak Putusan diucapkan. 

"Jadi diulang tanpa pak Ade. (Wakilnya) Masih kan yang didiskualifikasi Pak Ade. Pencoblosan termasuk pemungutan suara ulang," katanya.

Dalam putusannya, MK menimbang bahwa masa jabatan dihitung sejak Ade Sugianto menjalankan tugas sebagai Bupati berdasarkan Radiogram Gubernur Jawa Barat Nomor 131/169/Pemksm tanggal 5 September 2018, bukan sejak pelantikan.

Sehingga, MK menilai hal ini sesuai dengan empat putusan yang telah diputuskan. Masa kerja Ade Sugianto sebagai Bupati pada periode pertama terhitung sejak tanggal 5 September 2018 sampai 23 Maret 2021 atau dua tahun enam bulan 18 hari atau sudah satu periode.

Pada Pilkada kemarin, pasangan Ade Sugiarto-Iip Miftahul Paoz yang diusung PDIP, PKB, NasDem dan PBB ini mendapatkan 487.854 suara (52,02 persen). 

Sementara kandidat lainnya, Iwan Saputra-Dede Muksit Aly mendapatkan 192.183 suara (20,49 persen), dan pasangan Cecep Nurul Yakin-Asep Sopari Alayubi mendapat 257.843 suara (27,49 persen).

Baca juga: Rumah Milik Juhandi di Salawu Tasikmalaya Berubah Jadi Abu, Api Melahap Begitu Cepat