Demo 3 Jam di DPRD Cirebon, Mahasiswa Berhasil Desak Anggota Dewan Teken Tuntutan

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Mahasiswa Cirebon menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Cirebon, Senin (24/2).

Penulis: Eki Yulianto | Editor: Januar Pribadi Hamel
Tribuncirebon.com/Eki Yulianto
AKSI UNJUK RASA - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Mahasiswa Cirebon menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Cirebon, Senin (24/2/2025). 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto 

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON- Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Mahasiswa Cirebon menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Cirebon, Senin (24/2/2025).

Demonstrasi ini diwarnai pembakaran ban bekas dan orasi dari atas mobil komando.

Pantauan di lokasi, massa tiba sekitar pukul 15.30 WIB dengan membawa spanduk, bendera, serta mengenakan almamater kampus.

Salah satu spanduk bertuliskan “Negara Pesenan Jokowi, PPN 12 persen”.

Sebelum menuju Gedung DPRD, massa sempat memblokade jalur Pantura di simpang empat Jalan Pemuda.

Setibanya di depan gedung, mereka bergandengan tangan dan menerobos barikade polisi di pintu masuk.

Untuk menghindari bentrokan, petugas akhirnya mengizinkan mereka masuk.

Di dalam, perwakilan mahasiswa beraudiensi dengan dua Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Harry Saputra Gani dan Fitrah Malik.

Baca juga: Presiden Prabowo Tunjuk Rosan Roeslani jadi Kepala Danantara Dibantu Keponakan Luhut

Sementara itu, ratusan mahasiswa lainnya memenuhi area depan Ruang Griya Sawala DPRD.

Koordinator aksi, Gymnastiar, menyampaikan bahwa mahasiswa membawa tiga tuntutan utama dalam aksi tersebut.

“Hari ini kami, Aliansi Gerakan Mahasiswa Cirebon, bersama masyarakat menggelar aksi di depan Gedung DPRD Kota Cirebon dengan beberapa tuntutan inti."

"Pertama, kami menuntut pemerintah mencabut Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran."

"Kedua, kami meminta pemerintah pusat untuk tidak mengesahkan Badan Pangan Indonesia (BPI) dan Danantara."

"Ketiga, kami mendesak evaluasi besar-besaran terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena banyak indikasi penyimpangan,” ujar Gymnastiar, Senin (24/2/2025).

Halaman
12
Sumber: Tribun Jabar
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved