Aktivis Mahasiswa Bakal Kawal Janji Kampanye Dedi-Erwan: Titip Program Pendidikan dan Kesehatan

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Koordinator Wilayah Jawa Barat (Jabar), Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Arif Tegar Prawira memastikan bahwa aktivis mahasiswa bakal mengawal janji kampanye Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar. 

Dikatakan Arif, semua janji yang diucapkan Dedi-Erwan saat kampanye di Pilgub 2024 harus benar-benar direalisasikan, jangan hanya sebatas ucapan saja. 

“Tidak hanya sekedar lips service belaka, tidak hanya sekedar sandiwara belaka dan janji palsu belaka, kami tentunya juga sudah mencatat beberapa poin-poin yang sudah dijanjikan dan kami akan terus mengawal dan menagih itu untuk kemudian bisa terealisasi,” ujar Arif, Kamis (20/2/2025). 

Arif pun memastikan bahwa mahasiswa bakal menjadi garda terdepan dalam menagih janji kampanye Dedi-Erwan saat menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar. 

“Tentunya ketika ada hal-hal yang kami nilai sudah tidak berpihak pada kepentingan publik dan keluar dari visi-misi yang disampaikan, kami akan memastikan bahwa kami akan merespon itu dengan cepat dan kami akan jadi garda terdepan untuk mengawal hal-hal tersebut,” katanya. 

Arif pun menitipkan kepada Dedi-Erwan untuk sungguh-sungguh dalam merealisasikan program pendidikan dan kesehatan untuk masyarakat. 

Baca juga: Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan Resmi Dilantik Sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2025-2030

“Kita sama-sama tahu saat ini sedang ada permasalahan besar di mana pemerintah pusat hanya menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas pendukung. Maka, kami berharap Gubernur memprioritaskan hal pendidikan dan kesehatan,” ucapnya. 

Sebab, kata dia, pendidikan dan kesehatan menjadi elemen penting dalam pembangunan dan kemajuan wilayah. 

“Di sektor pendidikanlah kita ditempa dan di sektor kesehatanlah kita dijamin hak hidupnya, dijamin hak sehatnya,” katanya. 

Sebelum ada kebijakan efisiensi anggaran, kata dia, pelayanan di rumah sakit umum milik pemerintah sangatlah buruk. Dikhawatirkan, dengan adanya pemotongan anggaran akan menambah buruk kualitas layanan. 

“Kita sama-sama tahu juga tanpa adanya efisiensi pelayanan rumah sakit negeri itu sangat amat buruk maka dengan pemotongan efisiensi, anggaran kami kira ini akan berdampak sangat luar biasa pada akses kesehatan dan pendidikan dan ini juga akan berimplikasi pada masa depan wilayah Jawa Barat dan masyarakat pada umumnya,” ucapnya. (*) 

Artikel TribunJabar.id lainnya bisa disimak di GoogleNews.

IKUTI CHANNEL WhatsApp TribunJabar.id untuk mendapatkan berita-berita terkini via WA: KLIK DI SINI