Vietnam Juga Efisiensi Anggaran, Pilih Pangkas Jumlah Kementerian dan PNS, ''Menghilangkan Tumor''

Pemerintah Vietnam melakukan efisiensi anggaran dengan memangkas jumlah kementerian, lembaga, dan pegawai negeri sipil (PNS).

SHUTTERSTOCK
ILUSTRASI ANGGARAN - Bila Indonesia, di bawah Presiden Prabowo Subianto, memilih memangkas anggaran kementerian hingga lembaga negara, maka Vietnam memilih langkah lain. 

Ia mengaku diberhentikan pada Januari 2025 setelah saluran berita yang dikendalikan negara tempatnya bekerja ditutup. 

Padahal, Thanh sudah bekerja di saluran berita tersebut selama 12 tahun. 
Ia menggambarkan pemberhentian tersebut sebagai sesuatu yang agresif karena dirinya baru mendapat informasi dua minggu sebelum diberhentikan. 

Untuk menyambung hidup sehari-hari, Thanh yang memiliki dua anak harus bekerja sebagai sopir taksi. 

“Dulu saya merasa bangga saat menceritakan pekerjaan saya kepada orang lain. Sekarang saya merasa kehilangan kehormatan,” ungkap Thanh.

Kondisi Vietnam saat ini 

Merujuk pemberitaan Barrons, Senin (10/2/2025), Vietnam mampu mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 7,1 persen pada 2024. 

Vietnam yang menjadi pusat manufaktur global juga menargetkan pertumbuhan 8 persen pada tahun ini. 

Di sisi lain, Vietnam berambisi menjadi negara berpendapatan menengah pada 2030 dan melonjak ke peringkat negara berpendapatan tinggi pada 2045.

Baca juga: Anggaran BMKG hingga Kementerian PU Dipangkas, Polri hingga DPR Selamat, Tak Terdampak Efisiensi

Meski optimis menggenjot pertumbuhan ekonomi, Vietnam dibuat ketar-ketir dengan kebijakan tarif yang diterapkan Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump. 
Vietnam juga memandang birokrasi yang membengkak sebagai penghambat pertumbuhan, seperti halnya kampanye anti-korupsi yang gencar dilakukan telah memperlambat transaksi sehari-hari.

Menurut pemerintah setempat, dengan melakukan pemotongan belanja, negara dapat menghemat anggaran hingga 4,5 miliar dollar AS atau sekitar Rp 73 triliun (asumsi kurs 1 dollar AS: Rp 16.380). 

Di samping memberlakukan efisiensi anggaran, Vietnam di bawah kepemimpinan Lo Tam juga mengencarkan kampanye anti-korupsi dengan menangkap puluhan pemimpin bisnis dan tokoh senior pemerintah.

Lagkah tersebut turut menyasar dua presiden dan tiga wakil perdana menteri sejak 2021. 

Sejumlah pengamat menuduh To Lam menargetkan pesaingnya. Tetapi, kebijakannya terbukti populer di kalangan publik. 

Pengamat juga mengatakan, Lo Tam mungkin ingin memperkuat legitimasinya menjelang kongres Partai Komunis pada awal 2026.

Baca juga: Gawat, Anggaran BMKG Dipangkas Rp 1,4 T, Akurasi Info Gempa dan Tsunami Bakal Turun Jadi 60 Persen

 

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pangkas Jumlah PNS-Kementerian, Vietnam Ingin Singkirkan Pejabat Lemah",

Sumber: Kompas
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved