Vietnam Juga Efisiensi Anggaran, Pilih Pangkas Jumlah Kementerian dan PNS, ''Menghilangkan Tumor''

TRIBUNJABAR.ID - Indonesia bukan satu-satunya negara yang melakukan efisiensi anggaran.

Negara tetangga yang juga menerapkan efisiensi anggaran adalah Vietnam.

Namun ada perbedaan besar efisiensi anggaran yang dilakukan dua negara ASEAN tersebut.

Bila Indonesia, di bawah Presiden Prabowo Subianto, memilih memangkas anggaran kementerian hingga lembaga negara, maka Vietnam memilih langkah lain.

Baca juga: Ironi Berhemat Pemerintah, Anggaran Dipangkas tapi Stafsus Ditambah, Lantik Deddy Corbuzier

Pemerintah Vietnam melakukan efisiensi anggaran dengan memangkas jumlah kementerian, lembaga, dan pegawai negeri sipil (PNS).

Vietnam mengurangi jumlah kementerian dan lembaga negaranya dari 30 menjadi 22 instansi.

Langkah tersebut diputuskan To Lam setelah dilantik menjadi Pemimpin Tertinggi Negara oleh Partai Komunis Vietnam pada Agustus 2024 lalu.

Dilansir dari Kompas.com, sambil menyerukan revolusi, To Lam ingin membersihkan pejabat lemah yang selama ini berlindung di kementerian dan lembaga di negaranya. 

Selain itu, langkah efisiensi anggaran juga dimaksudkan untuk mengurangi pengeluaran yang selama ini membebani pemerintah.

“Jika kita ingin memiliki tubuh yang sehat, terkadang kita harus meminum obat yang pahit dan menahan rasa sakit untuk menghilangkan ‘tumor’,” ujar To Lam dikutip dari Straits Times, Senin (10/2/2025).

Satu dari lima PNS akan kehilangan pekerjaan 

Sebagai langkah efisiensi, Vietnam akan memberhentikan satu dari lima PNS dalam lima tahun ke depan. 

Baca juga: Sosok Kontributor TVRI yang Diberhentikan Karena Efisiensi Anggaran, Banting Setir Urus Warung Pecel

Keputusan tersebut akan membuat 100.000 orang diberhentikan dari pekerjaannya atau mendapat tawaran pensiun dini. 

Meski begitu, belum ada kejelasan lebih lanjut mengenai target Vietnam mengurangi jumlah PNS dalam jumlah besar.

Salah satu korban efisiensi anggaran yang dilakukan Vietnam adalah produser TV dengan nama samaran Thanh.

Ia mengaku diberhentikan pada Januari 2025 setelah saluran berita yang dikendalikan negara tempatnya bekerja ditutup. 

Padahal, Thanh sudah bekerja di saluran berita tersebut selama 12 tahun. 
Ia menggambarkan pemberhentian tersebut sebagai sesuatu yang agresif karena dirinya baru mendapat informasi dua minggu sebelum diberhentikan. 

Untuk menyambung hidup sehari-hari, Thanh yang memiliki dua anak harus bekerja sebagai sopir taksi. 

“Dulu saya merasa bangga saat menceritakan pekerjaan saya kepada orang lain. Sekarang saya merasa kehilangan kehormatan,” ungkap Thanh.

Kondisi Vietnam saat ini 

Merujuk pemberitaan Barrons, Senin (10/2/2025), Vietnam mampu mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 7,1 persen pada 2024. 

Vietnam yang menjadi pusat manufaktur global juga menargetkan pertumbuhan 8 persen pada tahun ini. 

Di sisi lain, Vietnam berambisi menjadi negara berpendapatan menengah pada 2030 dan melonjak ke peringkat negara berpendapatan tinggi pada 2045.

Baca juga: Anggaran BMKG hingga Kementerian PU Dipangkas, Polri hingga DPR Selamat, Tak Terdampak Efisiensi

Meski optimis menggenjot pertumbuhan ekonomi, Vietnam dibuat ketar-ketir dengan kebijakan tarif yang diterapkan Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump. 
Vietnam juga memandang birokrasi yang membengkak sebagai penghambat pertumbuhan, seperti halnya kampanye anti-korupsi yang gencar dilakukan telah memperlambat transaksi sehari-hari.

Menurut pemerintah setempat, dengan melakukan pemotongan belanja, negara dapat menghemat anggaran hingga 4,5 miliar dollar AS atau sekitar Rp 73 triliun (asumsi kurs 1 dollar AS: Rp 16.380). 

Di samping memberlakukan efisiensi anggaran, Vietnam di bawah kepemimpinan Lo Tam juga mengencarkan kampanye anti-korupsi dengan menangkap puluhan pemimpin bisnis dan tokoh senior pemerintah.

Lagkah tersebut turut menyasar dua presiden dan tiga wakil perdana menteri sejak 2021. 

Sejumlah pengamat menuduh To Lam menargetkan pesaingnya. Tetapi, kebijakannya terbukti populer di kalangan publik. 

Pengamat juga mengatakan, Lo Tam mungkin ingin memperkuat legitimasinya menjelang kongres Partai Komunis pada awal 2026.

Baca juga: Gawat, Anggaran BMKG Dipangkas Rp 1,4 T, Akurasi Info Gempa dan Tsunami Bakal Turun Jadi 60 Persen

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pangkas Jumlah PNS-Kementerian, Vietnam Ingin Singkirkan Pejabat Lemah",