Sosok Dua Anggota DPR Semprot Pimpinan TVRI dan RRI, Sampai Menahan Tangis saat Tahu Soal Isu PHK

Alih-alih merumahkan pegawai apalagi PHK, Putra Nababan menyarankan agar para petinggi TVRI dan RRI memangkas anggaran untuk para petinggi di perusahaannya saja.

Hal tersebut lebih manusiawi ketimbang mengorbankan para pegawai honorer bergaji kecil.

"Tapi pemotongan (seharusnya) dari mana? dari atas, dari pemimpin redaksinya, wakil pimpinan redaksinya, tentunya direksi kena semua. Dimulai dari atas pemotongannya. Bukannya mulai dari bawah. Yang tidak ada yang dipotong sama sekali. Kalau dari pimpinan pasti yang dipotong bisa banyak hal. Tapi kalau dipotongnya dari bawah? sudah berkekurangan, anak-anak mereka tapi dipotong juga," tegas Putra Nababan.

Bukan cuma Putra Nababan, anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Nasdem yakni Erna Sari Dewi juga gencar menyemprot bos TVRI dan RRI.

Erna bahkan sampai menahan tangis saat mengetahui fakta bahwa banyak pegawai TVRI dan RRI yang dirumahkan.

Usut punya usut, Erna adalah mantan penyiar TVRI yang pernah merasakan penderitaan seorang jurnalis di media pemerintahan.

"Saya duduk di sini pak, bukan hanya sebagai wakil rakyat, bukan hanya mitra kerja bapak ibu, saya juga jurnalis. Saya mantan penyiar TVRI yang saya tahu penderitaan mereka, kecil gajinya pak, di bawah UMR dari dulu sampai sekarang. Dan kontributor setelah efisiensi, kalau dulu satu berita dapat Rp100 ribu, sekarang Rp50 ribu. Dapat apa? dulu bawa uang Rp3 juta, sekarang Rp1 juta. Mungkin bagi kita di ruangan ini Rp1 juta enggak berarti. Tapi bagi mereka berarti untuk kasih makan anaknya di rumah," ujar Erna sembari menahan tangis.

Karenanya, Erna pun tegas meminta kepada pimpinan TVRI dan RRI agar membatalkan kebijakan untuk merumahkan para pegawai apapun alasannya.

"Jadi saya sepakat sekali, saya rasa pimpinan seluruh komisi VII sepakat, tidak ada PHK (di TVRI dan RRI)," pungkas Erna.

Seperti diketahui, sama seperti Erna, Putra Nababan juga adalah jurnalis senior yang dikenal publik.

Baca juga: Sosok Kontributor TVRI yang Diberhentikan Karena Efisiensi Anggaran, Banting Setir Urus Warung Pecel

Klarifikasi Dirut TVRI dan RRI

Sementara itu, usai RDP bersama anggota DPR RI hari ini, Dirut LPP TVRI dan RRI mengurai klarifikasi terkait isu PHK massal.

Dirut LPP TVRI Imam Brotoseno menyebut pihaknya tidak akan lagi menerapkan aturan untuk merumahkan karyawan, termasuk dengan PHL tenaga honorer maupun kontributor dan pekerja lepas.

Imam berjanji para pegawai TVRI di luar ASN dan PPPK akan kembali bekerja.

"Kami berkomitmen untuk tidak lagi membuat kebijakan merumahkan karyawan dalam bentuk apapun, baik PHK atau istilah lainnya. Mereka bisa kembali bekerja dan menerima penghasilan seperti biasa," pungkas Imam Brotoseno dilansir TribunnewsBogor.com dari Kompas.com, Rabu (12/2/2025).