Sejarah Efisiensi Anggaran demi Makan Gratis Era Soeharto, yang Dipangkas Gaji Menteri dan Pejabat

Menurut Tutut, sapaan akrabnya, program itu diberi nama program Kesetiakawanan Sosial, di mana dalam implementasinya, pemerintah memotong gaji bulanan semua menteri dan juga pejabat eselon I untuk disumbangkan untuk pembelian makan gratis. 

Tak hanya para menteri dan pejabat eselon, diungkapkan Tutut, gaji yang diterima Presiden Soeharto juga ikut dipotong untuk membiayai program Kesetiakawanan Sosial. 

"Bapak Presiden telah bersedia dipotong gaji pokok dan tunjangannya selama satu tahun penuh untuk disumbangkan dalam program ini," ucap Tutut kala itu. 

"Menteri menteri pun bersedia dipotong gaji pokoknya selama satu tahun. Sementara pejabat eselon I dipotong sesuai kemampuannya," tambahnya.

Baca juga: Vietnam Juga Efisiensi Anggaran, Pilih Pangkas Jumlah Kementerian dan PNS, Menghilangkan Tumor

Selain memotong gaji para para menteri dan pejabat eselon I, Soeharto juga mencari tambahan pendanaan program Kesetiakawanan Sosial dengan menggalang dana dari para konglomerat. 
Tutut menguraikan, semua dana yang terkumpul itu akan dimasukan ke dalam rekening bank. 

Ia berjanji akan memberikan laporan keuangan setiap bulannya dari penggunaan dana program Kesetiakawanan Sosial sebagai transparansi untuk masyarakat.

Dikatakan Tutut, dana program Kesetiakawanan Sosial digunakan terutama untuk membantu tenaga kerja (korban PHK) yang selama ini belum tersentuh proyek-proyek padat karya. 
"Misalnya saja dari dana tersebut diberikan sebungkus nasi setiap hari. Syaratnya, harus membeli nasi di warung yang ada di sekitarnya. Sehingga juga bisa membentu warung-warung itu," ungkap Tutut.

Kebijakan jangka pendek 

Kebijakan makan gratis bagian dari upaya pemerintah dalam menanggulangi dampak krisis moneter. 

Sasaran utama makan gratis adalah warga yang terkena PHK. 

Baca juga: Ironi Berhemat Pemerintah, Anggaran Dipangkas tapi Stafsus Ditambah, Lantik Deddy Corbuzier

Program ini diputuskan dalam Rapat Koordinasi Program Penanggulangan Dampak Sosial Krisis Moneter yang dilangsungkan di Ruang Rapat Departemen Sosial, 20 Maret 1998. 
Seusai rapat, Mbak Tutut, menjelaskan bawah rakor membahas program penanggulangan untuk secepat mungkin menangani kerawanan sosial, yang mungkin akan timbul akibat krisis moneter.

Menurut Mbak Tutut, program jangka pendek adalah menyediakan makan siang gratis bagi orang yang terkena PHK dan kesulitan pangan di warung sederhana yang ditunjuk dengan sistem kupon. 

"Untuk jangka panjangnya, korban PHK akan dicarikan pekerjaan, lalu istri mereka akan dibantu dengan program Takesra/Kukesra (Tabungan Kesejahteraan Rakyat/Kredit Usaha Kesra), dan anak-anaknya dengan bantuan program GN-OTA. Makanan gratis itu tidak bisa selamanya, kita kan menuju masyarakat yang mandiri,” kata Mensos era Orde Baru ini. 

Sementara mengutip pemberitaan Harian Kompas 11 Maret 2024, dalam pelaksanannya di Jakarta, secarik kupon yang didistribusikan melalui kelurahan dan RT/RW itu dapat ditukarkan dengan sebungkus nasi beserta sayur dan lauk yang berharga Rp 1.500.

Sebagai rangkaian dari pencanangan, telah dibagikan pula sekitar 400 kupon makanan gratis untuk buruh pelabuhan.