Pemangkasan Anggaran oleh Pemerintah Dinilai Berpotensi Memicu PHK Massal di Sektor Perhotelan
PHRI Jawa Barat menyebut wacana pemangkasan anggaran di pemerintahan dapat memberikan dampak turunnya okupansi bagi sektor perhotelan.
Penulis: Nappisah | Editor: Muhamad Syarif Abdussalam
lihat foto
Sebagai contoh, Dodi menyebutkan pendapatan sektor perhotelan di Kota Bandung yang mencapai sekitar Rp 900 miliar pada tahun 2024.
"Jika kegiatan pemerintah yang selama ini berlangsung di hotel berkurang, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Kota Bandung maupun daerah lain akan ikut menurun," kata dia.
Dodi juga mengingatkan agar kebijakan pemangkasan anggaran dilakukan dengan kajian yang mendalam dan melibatkan berbagai pihak terkait.
"Kebijakan ini tidak boleh tiba-tiba keluar tanpa analisis yang matang. Seperti kasus gas melon, yang akhirnya setelah kajian diputuskan untuk dibatalkan, hal serupa seharusnya juga dilakukan dalam hal pemangkasan anggaran," tambahnya.
Dodi menambahkan, agar pemerintah berhati-hati dalam mengambil keputusan besar yang berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang luas.
"Jangan terburu-buru dalam mengambil kebijakan. Kita pengurus tidak bisa apa-apa. Harapan kami semua keputusan harus melalui analisis yang mendalam untuk meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan," ujar Dodi. (*)
| Sektor Perhotelan di Kabupaten Bandung Terdampak Efisiensi Anggaran, Disbudpar Siapkan Siasat |
|
|---|
| Industri Perhotelan Lesu, PHRI Jabar Minta Insentif dari Pemkot Bandung Tepat Sasaran |
|
|---|
| Sambut Kegiatan MICE dari Mendagri, Industri Perhotelan Kini Bisa Bangkit Lagi |
|
|---|
| Kebijakan Efisiensi Anggaran Pemerintah Mengancam Industri Perhotelan dan Pariwisata di Jawa Barat |
|
|---|
| Industri Hotel Semakin Lesu, Karyawan Dikurangi: BPS Dorong Perbanyak Event Lokal dan Wisata |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.