Dedi Mulyadi Kaget 100 Orang Tewas Gara-gara Truk Tambang di Parung Panjang: Neraka Bagi Warga Bogor

"Selama kami di sini sudah hampir 100 lebih (meninggal)," katanya.

Mendengar itu, Dedi Mulyadi begitu terkejut.

Ia teramat tak menyangka jumlah korban akibat truk tambang begitu fantastis.

"100 orang meninggal di Parung Panjang, selama ini ? Itu akibat lambannya provinsis membangun jalan itu ? berakibat terjadinya kecelakaan," kata Demul.

Baca juga: Dedi Mulyadi Larang Sekolah Jual Seragam Hingga Studi Tour, Fortusis Jabar: Bukan Ide Baru

AKBP Rio Wahyu Anggoro mendata 100-an orang tewas akibat truk tambang, jalan rusak dan tebalnya debu di Parung Panjang.

"Hampir 2 tahun data kami, karena kontur jalan, jumlah muatan, jalan rusak, penerangan jalan umum kurang memadai, dan sempitnya jalanan. Itu di luar dari penyakik lain seperti ISPA," jelasnya.

Dedi Mulyadi menjelaskan saat ini sudah dipastikan perbaikan jalan di Parung Panjang akan segera dikerjakan.

"Sisi jalan kita sudah ok, kalau tahun sekarang terlalu mepet. 2026 sudah ok. Kita bangun total selesai yang penting tanahnya, karena ingin diperlebar kan, disiapin jalan tambang khusus," katanya.

Anggaran yang diperlukan untuk pembangunan jalan berkisar Rp 48 miliar.

Dedi Mulyadi mengatakan sebelum dilantik menjadi Gubernur Jawa Barat akan mendorong Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk segera melakukan pembangunan di Parung Panjang.

"Tahun ini saya bisa paksa kepala PU untuk segera membangun jalan existing jalan provinsi yang sudah ada, sebelum berpikir tentang jalan tol tambang," katanya.

Hanya saja masalahnya kini anggaran sudah ditetapkan sehingga perlu menunggu perubahan.

"Membangun jalan Parung Panjang kurang lebih Rp 50, Rp 75 miliar gak masalah tahun ini kita bangunin. Asal kepala PU bersedia mau melelangkan, kan kemarin alasannya waktunya mepet. makanya mudah-mudahan Mendagri memberi peraturan tentang perubahan anggaran, karena ini menyangkut nyawa orang," kata Dedi Mulyadi.

Selain kondisi jalan, Dedi Mulyadi juga perlu melakukan koordinasi dengan Pemerintah Tangerang untuk mensinkronkan jam operasional truk tambang.

"Jam operasional tolong disinkronkan antara Pemprov Banten dengan Pemprov Jabar. Si penambang ketika jam operasional berbenturan dengan orang tua antar jemput anak sekolah, aktivitas masyarakat di pasar itu berbenturan bisa meningkatkan jumlah korban," kata AKBP Rio Wahyu Anggoro.