Keberanian Dedi Mulyadi Ditunggu Mantan Rival pada Pilkada Lalu, Berkenaan Masalah di Pangandaran

Keberanian Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, ditunggu mantan Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata.

Penulis: Padna | Editor: Giri
Tribun Jabar/ Padna/ARSIP
CABUT IZIN - Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pangandaran, Jeje Wiradinata. Jeje meminta Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, mencabut izin keramba jaring apung di Pantai Timur Pangandaran. 

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Pangandaran, Padna

TRIBUNJABAR.ID, PANGANDARAN - Keberanian Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, ditunggu mantan Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata. Jeje merupakan rival Dedi pada Pilkada 2024.

Keduanya sama-sama berstatus calon gubernur. Saat itu, Jeje yang berpasangan dengan Ronal Surapradja diusung PDI Perjuangan pada detik-detik akhir masa pendaftaran.

Jeje merupakan Bupati Panandaran dalam dua periode.

Kini, dia menjabat Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pangandaran.

Jeje pun menunggu keberanian Dedi berkenaan masalah keramba jaring apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran yang dinilai melanggar berbagai aturan.

Aturan yang ditabrak mulai dari kebijakan pemerintah daerah, tata ruang wilayah (RTRW), hingga peraturan menteri terkait konservasi laut.

Baca juga: Pria Pangandaran Lucuti Barang Berharga Teman Kencan Sejenis di Sumedang, Sebelumnya Diracuni

Semua aspek aturan itu sudah ada, tapi dilanggar oleh pihak perusahaan yang memasang KJA.

"Saya juga mempertanyakan kenapa izinnya bisa turun ketika aturan tersebut jelas-jelas dilanggar. Seharusnya sebelum izin terbit ada pengecekan lokasi," ujar Jeje dihubungi Tribun Jabar melalui WhatsApp, Minggu (10/8/2025) siang.

Jeje mengaku tidak ingin berspekulasi terkait siapa pihak yang berada di balik perusahaan pemasang KJA tersebut. Tapi, dia menegaskan akan terus mendorong pencabutan izin. 

Saat ini, kata dia, bola panas persoalan tersebut berada di tangan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKPP) Provinsi Jawa Barat.

Baca juga: Jeje Wiradinata Minta Izin KJA di Pantai Timur Pangandaran Dicabut: Berada di Kawasan Konservasi

"Rekomendasi izin dulu keluar dari Provinsi Jabar. Kewenangan laut dari 0 sampai 12 mil berada di provinsi, dan KJA ini hanya sekitar 200 meter dari bibir pantai. Jadi, kami menunggu bukti nyata keberanian Pak Gubernur Dedi Mulyadi untuk mencabut izinnya," katanya.

Menurut Jeje, Dedi memiliki rekam jejak kepedulian lingkungan yang baik. 

Ia pun optimistis Dedi Mulyadi akan berpihak kepada masyarakat Pangandaran dan serius menangani persoalan KJA tersebut.

"Kami yakin Pak Gubernur akan konsen terhadap masalah ini dan berpihak kepada masyarakat," ucap Jeje.

Halaman 1 dari 3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved