Ono Surono Ungkap Cirebon Tidak Layak Jadi Provinsi Baru Jika Dilihat dari Satu Aspek Ini

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat (Jabar), Ono Surono menilai Cirebon sudah layak menjadi provinsi sendiri.

Hal itu diungkapkan Ono saat menanggapi isu pemekaran Cirebon menjadi provinsi, muncul lagi. 

Dilihat dari potensinya, kata dia, Cirebon layak menjadi provinsi. Hanya saja, jalan menuju pemekaran itu masih panjang dan penuh tantangan.

"Kalau bicara sudah layak atau belum, aspek apapun, menurut saya, sudah layak. Tapi dalam aspek politik belum," ujar Ono, Selasa (4/2/2025).

Gagasan Cirebon menjadi provinsi sudah lama digaungkan.

Pada masa Gubernur Ahmad Heryawan, Cirebon dirancang menjadi Metropolitan Cirebon Raya. Di era Gubernur Ridwan Kamil, kata dia, Cirebon berkembang menjadi Kawasan Rebana. 

Baca juga: Respons Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono Soal Perluasan Wilayah Kota Cimahi

Hanya saja, kata dia, dari aspek politik, wacana pemekaran itu selalu tertunda. Bahkan, beberapa kota/kabupaten sempat menyatakan batal gabung ke Cirebon jika menjadi provinsi, seperti Kuningan dan Majalengka.

"Dulu lima daerah sudah menyatakan siap, yaitu Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Indramayu, Kuningan, dan Majalengka. Tapi karena kondisi politik saat itu, Majalengka dan Kuningan akhirnya menarik diri," katanya.  

Dia mengatakan, peluang Cirebon untuk memisahkan diri masih tetap ada. Apalagi, saat ini Indramayu sedang mengusulkan pemekaran menjadi Indramayu Barat, sementara di Cirebon juga berkembang wacana pembentukan Kabupaten Cirebon Timur, sehingga tak perlu lagi bergantung pada Kuningan dan Majalengka.  

"Jadi kalau menurut saya, Provinsi Cirebon bisa mekar, salah satu jalannya adalah Indramayu Barat menjadi Kabupaten Cirebon Timur. Maka, Provinsi Cirebon sudah bisa untuk dimekarkan karena sudah mempunyai lima wilayah kabupaten/kota," ucapnya.

Baca juga: Tanggapi Surat Sekolah Swasta yang Keberatan Berikan Ijazah Siswa Menunggak, Ini Kata Ono Surono

Saat ini, tinggal menunggu kebijakan moratorium pemekaran wilayah yang masih berlaku sejak era Presiden Joko Widodo. 

"Kita masih menunggu kebijakan Presiden Prabowo ini seperti apa. Terkait dengan moratorium yang dibuat oleh Pak Jokowi kan itu. Jadi walaupun sekarang ramai lagi tapi faktanya kita belum mendapatkan informasi pemerintah akan mencabut moratorium itu," katanya.

Ono juga menyoroti ketimpangan jumlah daerah administratif di Jabar dibandingkan dengan provinsi lain. 

Jabar sendiri, kata dia, memiliki jumlah penduduk terbesar di Indonesia, tapi memiliki lebih sedikit kabupaten/kota dibandingkan Jawa Tengah dan Jawa Timur. 

Kondisi itu jelas berdampak pada pembagian keuangan dari pusat yang lebih kecil, sehingga pemekaran bisa menjadi solusi untuk pemerataan pembangunan.  

"Sehingga apa akan berhubungan dengan keuangan, bagi hasil keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi, kabupaten, kota, yang jauh lebih kecil dibandingkan Jawa Tengah dan Jawa Timur," ucapnya. (*)