Sabtu, 11 April 2026

Respons Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono Soal Perluasan Wilayah Kota Cimahi

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat (Jabar), Ono Surono menilai perluasan wilayah yang diinginkan Kota Cimahi bakal menemui jalan panjang. 

Penulis: Nazmi Abdurrahman | Editor: Januar Pribadi Hamel

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat (Jabar), Ono Surono menilai perluasan wilayah yang diinginkan Kota Cimahi bakal menemui jalan panjang. 

Saat ini, Kota Cimahi hanya memiliki tiga kecamatan dengan luas sekitar 40,25 kilo meter. 
Wali Kota Cimahi terpilih Ngatiyana menginginkan wilayahnya diperluas dengan mencaplok Cimindi di Kota Bandung, Margaasih Kabupaten Bandung, dan Sariwangi maupun Cisarua di Kabupaten Bandung Barat (KBB). 

Dikatakan Ono, kendala pertama dalam perluasan wilayah adalah masih berlakunya moratorium dari Pemerintah Pusat. 

"Kalau terkait dengan konteks pemekaran kan kita masih terhambat karena pemerintah pusat masih melakukan moratorium. Kalau usulan, ya bisa saja dilakukan. Usulannya ditempuh," ujar Ono, di Kantor DPRD Jabar, Senin (3/2/2025). 

Kendala lainnya, kata Ono, Pemerintah Kota Cimahi dan Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan Bandung Barat harus memiliki kesepakatan yang sama untuk membagi wilayahnya.

"Itu kan tidak mudah, karena empat institusi yang membahas. Satu Kabupaten saja panjang (prosesnya) untuk dimekarkan, apalagi ini terkait dengan empat Kabupaten/Kota, kita lihat lah seperti apa," katanya.

Baca juga: Wilayah Administrasi Kota Cimahi Bakal Bertambah Luas, Beberapa Daerah Ini Bakal Segera Bergabung

Ono pun mengakui jika Cimahi ini memiliki wilayah yang relatif terbatas dengan tiga Kecamatan dan sebagian wilayahnya digunakan untuk kompleks militer.

"Saat bicara terkait Cimahi, walaupun tiga kecamatan, bisa dimekarkan kecamatan-kecamatan itu minimal menjadi lima (Kecamatan), bisa saja tidak mencaplok daerah lain dan Cimahinya diefektifkan. Tapi memang Disitu kan banyak komplek-komplek militer ya, mungkin mereka perlu luas," ucapnya.

Terlepas dari itu, kata Ono, perluasan wilayah harus dihitung secara detail, apa saja dampak positif untuk masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

"Pemekaran menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan, bicara terkait dengan penanganan kemiskinan, kualitas kesehatan, memperbaiki kualitas pendidikan jadi harus berjalan simultan, tidak hanya bicara pemekaran tapi juga pemekaran yang dihubungkan dengan tiga hal tersebut. Jadi, tidak sekedar nambah wilayah," katanya. (*)

Artikel TribunJabar.id lainnya bisa disimak di GoogleNews.

IKUTI CHANNEL WhatsApp TribunJabar.id untuk mendapatkan berita-berita terkini via WA: KLIK DI SINI

Sumber: Tribun Jabar
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved