Tanggapi Surat Sekolah Swasta yang Keberatan Berikan Ijazah Siswa Menunggak, Ini Kata Ono Surono
Semua SMA, SMK, dan SLB, baik negeri maupun swasta di seluruh Jawa Barat diimbau untuk segera menyerahkan ijazah siswa-siswi mereka yang masih ditahan
Penulis: Handhika Rahman | Editor: Januar Pribadi Hamel
Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman
TRIBUNJABAR.ID, INDRAMAYU - Semua SMA, SMK, dan SLB, baik negeri maupun swasta di seluruh Jawa Barat diimbau untuk segera menyerahkan ijazah siswa-siswi mereka yang masih ditahan.
Hal itu sesuai dengan instruksi dari Dinas Pendidikan Jawa Barat dalam surat edaran Dinas Pendidikan Jawa Barat Nomor 3597/PK.03.04.04/SEKRE perihal Percepatan Penyerahan Ijazah jenjang SMA/SMK/SLB Tahun Pelajaran 2023/2024 atau sebelumnya yang ditandangani tanggal 23 Januari 2025.
Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono mengaku hari ini mendapat surat dari Badan Musyawarah Perguruan Swasta, Senin (27/1/2025).
Ono menjelaskan, isi surat itu berisikan pernyataan sikap mereka terkait pendistribusian ijazah.
Yakni sekolah swasta merasa keberatan atas kebijakan tersebut dengan batas akhir pendistribusian ijazah paling lambat 3 Februari 2025.
Alasan keberatan itu karena tidak adanya komitmen atau kesepakatan yang berjalan antara pihak sekolah dan orang tua siswa.
Alasan lainnya karena selama ini pemerintah belum mempunyai program terkait pendistribusian ijazah, sekolah swasta hanya mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU).
Baca juga: Orang Tua Ngadu ke Ono Surono Ijazah Anaknya Ditahan Sekolah, Sekolahnya Langsung Didatangi
Menanggapi hal itu, Ono Surono mengatakan, tidak pernah ada program untuk membantu sekolah swasta mendistribusikan ijazah.
“Program ini aneh kalau memang ada, tapi yang jelas pemerintah mempunyai program BOS dan juga bantuan untuk kebutuhan para siswanya sehingga proses belajar mengajar itu berjalan dengan baik,” ujar dia yang merupakan wakil rakyat Dapil Kota dan Kabupaten Cirebon, serta Indramayu tersebut kepada Tribuncirebon.com.
Dalam hal ini, Ono Surono pun meminta data kepada Badan Musyawarah Perguruan Swasta terkait berapa jumlah ijazah yang belum diserahkan kepada siswa yang sudah lulus.
Termasuk berapa jumlah nominal uang yang menjadi tunggakan orang tua siswa sehingga ijazah itu ditahan.
Menurut Ono, data itu sangat penting untuk mendalami kondisi dunia pendidikan di Jawa Barat.
“Dan tentunya ini harus dicarikan solusi dari mana uang untuk menebus ijazah di SMA/SMK swasta tersebut. Kita tunggu data-datanya,” ujar dia. (*)
Artikel TribunJabar.id lainnya bisa disimak di GoogleNews.
IKUTI CHANNEL WhatsApp TribunJabar.id untuk mendapatkan berita-berita terkini via WA: KLIK DI SINI
Polemik KJA di Pangandaran, Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono Apresiasi Langkah Unpad |
![]() |
---|
FKSS Jabar Bakal Cabut Gugatan terhadap Dedi Mulyadi Soal Rombel |
![]() |
---|
Alasan PDIP Absen di Rapat Paripurna DPRD Jabar, Ono Surono Singgung KDM: Tidak Konsisten Juga |
![]() |
---|
Forum Sekolah Swasta Tolak Permintaan Disdik Jabar untuk Cabut Gugatan, Singgung Dugaan Intimidasi |
![]() |
---|
Mediasi Gugatan Keputusan Gubernur Jabar Soal PAPS ke PTUN Digelar, FKSS dan BMPS Dijadwalkan Hadir |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.