Pemkot Bandung Putar Otak Kejar Target Turunkan Angka Kemiskinan hingga 2,74 Persen

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemkot Bandung harus memutar otak untuk mengejar target menurunkan angka kemiskinan hingga 2,74 persen selama lima tahun ke depan. 

Pada 2021, angka kemiskinan Kota Bandung itu mencapai 4,37 persen. Sedangkan pada 2022 turun menjadi 4,25 persen.

Tetapi angka kemiskinan ekstrem justru meningkat dari 0,9 persen menjadi 0,98 persen.

Kemudian pada 2023, angka kemiskinan kembali menurun menjadi 3,98 persen dan pada tahun 2024 ini turun lagi menjadi 3,27 persen. Jumlahnya 64.337 KK dan semua telah masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Pj Sekretaris Daerah Kota Bandung, Dharmawan, mengatakan, berdasarkan rancangan teknokratik RPJMD untuk 2029, target angka kemiskinan dalam rancangan RPJMD 2024-2029 dipatok kisaran 2,74-2,81 persen.

Baca juga: Anggota DPRD Bandung Iman Lestariyono: Implementasi Perda Penanggulangan Kemiskinan Belum Maksimal

"Angka ini membutuhkan kerja keras seluruh jajaran TKPK dan dukungan dari berbagai pihak," ujarnya saat Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Bandung 2024, Senin (2/12/2024).

Atas hal tersebut, Dharmawan menyoroti pentingnya akurasi data dalam penanggulangan kemiskinan. Kota Bandung saat ini menggunakan data dari DTKS, P3KE, dan Reksoseg sebagai dasar perencanaan program.

"Pendataan harus dilakukan dengan teliti dan pemadanan data perlu diperkuat agar sasaran program, terutama bantuan sosial, tepat guna," kata Dharmawan.

Ia mengatakan, upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Bandung akan difokuskan pada tiga aspek yaitu mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui bantuan reguler dan program bantuan sosial (bansos).

Baca juga: Apa Kata Dedi Mulyadi Tentang Penanganan Sampah dan Kemiskinan di Kota Bekasi?

Kemudian meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dengan pelatihan wirausaha dan pemberian akses pembiayaan serta meminimalkan kantong kemiskinan di kecamatan melalui peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.

"Dengan komitmen bersama, kita bisa mengurangi jumlah warga miskin, terutama kemiskinan ekstrem, secara signifikan," ucapnya.

Selain itu pihaknya juga mendorong bidang kemitraan untuk lebih proaktif menggandeng perusahaan melalui program CSR, kemudian TKPK juga diminta untuk meningkatkan program pemberdayaan masyarakat.

Bahkan, pelatihan dan pembinaan wirausaha baru dari kelompok miskin juga akan terus dipantau dan bidang pengaduan diminta untuk lebih peka dan cepat merespons kebutuhan masyarakat. (*)