Massa Tolak Hasil Pilkada Kota Tasikmalaya, Politik Uang Masif Jadi Alasannya

Laporan wartawan TribunPriangan.com, Jaenal Abidin 

TRIBUNJABAR.ID, TASIKMALAYA - Massa pendemo yang mengatasnamakan Masyarakat Kota Tasikmalaya Menggugat berunjuk rasa di Kantor Bawaslu. Sebelumnya, mereka beraksi di di depan Hotel Grand Metro, tempat dilaksanakannya rapat pleno.

"Kita dalam menyampaikan aksi hari ini, bahwa Pemilu sudah cacat hukum, karena terindikasi dugaan politik uang yang begitu terstruktur dan masif," kata koordinator lapangan aksi, Dadi Abidarda, kepada wartawan, Senin (2/12/2024).

Dadi mengatakan, pihaknya tidak masalah siapa yang menang. Tapi pelanggaran yang dilakukan selama Pilkada harus segera ditindaklanjuti.

"Siapapun yang menang, siapapun yang dilantik, buat kami tidak masalah. Tapi proses Pilkada ini dinodai oleh praktik politik uang. Ini tidak terjadi di Pilkada sebelumnya, dan kami atas nama rakyat Tasikmalaya melawan terhadap ketidakadilan dan kelalaian para penyelenggara Pemilu di Kota Tasikmalaya," ucapnya.

Baca juga: Angka Partisipasi Pemilih di Pilkada Ciamis 2024 Menurun, Ketua KPU Ciamis Ungkap Penyebabnya

Terkait pelanggaran, pihak KPU dan Bawaslu sudah mengakui adanya praktik politik uang tapi belum ada tindakan apapun.

"Saya yakin Bawaslu dan KPU dia mengakui, bahwa Bawaslu waktu aksi yang kedua dan mengiyakan telah terjadinya politik uang tapi faktanya saya tidak tahu, apakah kasus yang memang menghasilkan rekomendasi atau belum, saya tidak tahu," ucpanya.

Pihaknya pun bakal terus mengawal proses pelanggaran ini hingga tuntas dan ada hasil yang selama ini dilaporkan kepada penyelenggara.

Baca juga: Para Pelaku Pembacokan di Tasikmalaya Masih Bocah di Bawah Umur, dalam Pengaruh Miras saat Beraksi

Mengenai aksi yang dilakukan, dia mengatakan bukan dalam kapasitas untuk menjegal, tapi ingin ada tranparansi terhadap yang terjadi di Kota Tasikmalaya.

"Dalam momentum pleno ini kami hanya menyampaikan dengan kapasitas kami, keterbatasan apa yang menjadi temuan kami, apa yang menjadi bentuk perlawanan terhadap dugaan indikasi campur tangan oligarki dalam hal memenangkan paslon," katanya.

Aksi ini buntut dari penolakan Pilkada yang sudah berlangsung di Kota Tasikmalaya, meskipun saat ini tengah dilaksanakan rapat pleno.

"Menolak hasil Pilkada hari ini. Kami menolak karena terjadinya pelanggaran-pelanggaran sangat terstruktur dan masif di Kota tasikmalaya. Dan saya tidak terjebak oleh 1, 2, 3 maupun 4. Yang jelas praktik politik uang ini harus dilawan," ucap Dadi. (*)