Ini Tujuan Utama Ratusan Ojol Geruduk Kantor DPRD Kota Cirebon Selain Keluhkan Aplikator

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto 

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON- Ratusan pengemudi ojek online (ojol) mendatangi Kantor DPRD Kota Cirebon, Rabu (11/9/2024).

Kedatangan mereka untuk menagih janji Pj Wali Kota dan DPRD terkait payung hukum yang jelas bagi mereka.

Aksi ini merupakan buntut dari protes serupa yang sebelumnya dilakukan di Jakarta.

Para pengemudi ojol dari empat aplikasi berbeda berkumpul sejak pukul 09.00 WIB di Jalan Dr Ciptomangunkusumo sebelum bergerak menuju simpang empat Gunung Sari.

Baca juga: BREAKING NEWS, Ratusan Ojol Cirebon Unjuk Rasa Tuntut Revisi Tarif dan Evaluasi Bisnis Aplikator

Setelah menutup arus lalu lintas di empat arah, mereka melanjutkan perjalanan menuju Kantor DPRD Kota Cirebon di Jalan Siliwangi.

Iring-iringan motor pengunjuk rasa sempat menyebabkan kebisingan dan kemacetan.

Koordinator aksi, Tryas, menegaskan bahwa tuntutan mereka adalah agar pemerintah segera memberikan kepastian hukum bagi ojek online, baik dari pemerintah pusat maupun daerah. 

Tryas mengatakan bahwa aksi ini adalah kelanjutan dari aksi ojol 298 di Jakarta.

"Tuntutan kami sama, yaitu agar kami diakui secara hukum dan dibuatkan payung hukum yang jelas."

"Hingga saat ini, ojek online di Indonesia belum memiliki kepastian hukum," ujar Tryas saat diwawancarai media, Rabu (11/9/2024).

Selain menuntut kepastian hukum, Tryas juga menyampaikan keluhan terkait kebijakan aplikator yang dianggap memberatkan.

Baca juga: Kisruh Opang vs Ojol di Pasir Impun Bandung Tuntas, Ini 8 Poin Kesepakatannya, Warga Bebas Pilih

"Pemerintah kalah dengan aplikator. Ada salah satu aplikator yang menghilangkan order, padahal ini sangat merugikan kami."

"Potongan tarif yang semestinya 15-20 persen, kini mencapai 40 persen per transaksi. Ini sangat memberatkan," ucapnya.

Lebih jauh, Tryas juga mengeluhkan kondisi pengemudi ojol yang tidak mendapatkan perlindungan ketika mengalami kecelakaan.

"Banyak teman-teman kami yang mengalami kecelakaan tidak mendapatkan BPJS dan tidak dikafer oleh aplikator."

"Mereka hanya pura-pura tidak tahu kalau ada kami yang sampai cacat di jalan," jelas dia.

Selain itu, pengemudi ojol juga meminta pemerintah daerah untuk menertibkan tarif parkir liar di restoran, yang seharusnya gratis bagi pengemudi ojol.

Baca juga: Sosok Pelaku yang Aniaya Siswa SMK di Bogor, Orang Terdekat Pacar Korban, Terancam 15 Tahun Penjara

"Kami juga menuntut agar pemerintah daerah menindak tegas restoran yang menarik tarif parkir dari pengemudi ojol."

"Padahal, kami ini membantu restoran dengan mengambil pesanan mereka," katanya.

Usai berdiskusi selama satu jam dengan perwakilan DPRD Kota Cirebon, massa mendapatkan kepastian bahwa aspirasi mereka akan disampaikan ke pemerintah pusat.

Perwakilan anggota DPRD, Harry Saputra Gani, menyatakan bahwa pihaknya akan mengawal tuntutan tersebut.

"Kami akan menyampaikan tuntutan teman-teman ojol ke pemerintah pusat dan berharap ada solusi yang adil untuk semua pihak," ujar Harry.

Setelah mendapatkan informasi tersebut, massa pengunjuk rasa membubarkan diri dengan tertib.

Mereka kembali ke jalanan untuk melanjutkan pekerjaannya sebagai pengemudi ojol.

Sebelumnya diberitakan, aksi unjuk rasa ini merupakan tindak lanjut dari sejumlah keluhan pengemudi ojol di berbagai wilayah.

Baca juga: Siswi SMK Negeri 1 Padaherang Pangandaran Diduga Jadi Korban Perundungan, Kini Ditangani Polisi 

Selain di Cirebon, aksi serupa juga terjadi di Jakarta, dengan tuntutan yang sama yakni kepastian hukum dan perlindungan yang lebih baik bagi pengemudi ojek online.

Selain itu, mereka juga menolak kebijakan tarif hemat dari aplikator yang dianggap tidak manusiawi serta meminta revisi terhadap peraturan yang mengatur formula tarif layanan agar sesuai dengan kondisi lapangan.

Aksi ini berlangsung damai meskipun sempat terjadi perdebatan saat perwakilan massa meminta untuk masuk ke dalam gedung DPRD.

Setelah bernegosiasi, akhirnya 50 pengemudi ojol diperbolehkan masuk untuk berdiskusi dengan anggota DPRD, sementara yang lain menunggu di luar.

Situasi aksi berjalan tertib hingga selesai. (*)