Ini Tujuan Utama Ratusan Ojol Geruduk Kantor DPRD Kota Cirebon Selain Keluhkan Aplikator

Kedatangan mereka untuk menagih janji Pj Wali Kota dan DPRD terkait payung hukum yang jelas bagi mereka.

Penulis: Eki Yulianto | Editor: Kemal Setia Permana
Tribun Cirebon/Eki Yulianto
Pengemudi ojek online (ojol) di Kota Cirebon menggelar aksi unjuk rasa, pada Rabu (11/9/2024).  

"Banyak teman-teman kami yang mengalami kecelakaan tidak mendapatkan BPJS dan tidak dikafer oleh aplikator."

"Mereka hanya pura-pura tidak tahu kalau ada kami yang sampai cacat di jalan," jelas dia.

Selain itu, pengemudi ojol juga meminta pemerintah daerah untuk menertibkan tarif parkir liar di restoran, yang seharusnya gratis bagi pengemudi ojol.

Baca juga: Sosok Pelaku yang Aniaya Siswa SMK di Bogor, Orang Terdekat Pacar Korban, Terancam 15 Tahun Penjara

"Kami juga menuntut agar pemerintah daerah menindak tegas restoran yang menarik tarif parkir dari pengemudi ojol."

"Padahal, kami ini membantu restoran dengan mengambil pesanan mereka," katanya.

Usai berdiskusi selama satu jam dengan perwakilan DPRD Kota Cirebon, massa mendapatkan kepastian bahwa aspirasi mereka akan disampaikan ke pemerintah pusat.

Perwakilan anggota DPRD, Harry Saputra Gani, menyatakan bahwa pihaknya akan mengawal tuntutan tersebut.

"Kami akan menyampaikan tuntutan teman-teman ojol ke pemerintah pusat dan berharap ada solusi yang adil untuk semua pihak," ujar Harry.

Setelah mendapatkan informasi tersebut, massa pengunjuk rasa membubarkan diri dengan tertib.

Mereka kembali ke jalanan untuk melanjutkan pekerjaannya sebagai pengemudi ojol.

Sebelumnya diberitakan, aksi unjuk rasa ini merupakan tindak lanjut dari sejumlah keluhan pengemudi ojol di berbagai wilayah.

Baca juga: Siswi SMK Negeri 1 Padaherang Pangandaran Diduga Jadi Korban Perundungan, Kini Ditangani Polisi 

Selain di Cirebon, aksi serupa juga terjadi di Jakarta, dengan tuntutan yang sama yakni kepastian hukum dan perlindungan yang lebih baik bagi pengemudi ojek online.

Selain itu, mereka juga menolak kebijakan tarif hemat dari aplikator yang dianggap tidak manusiawi serta meminta revisi terhadap peraturan yang mengatur formula tarif layanan agar sesuai dengan kondisi lapangan.

Aksi ini berlangsung damai meskipun sempat terjadi perdebatan saat perwakilan massa meminta untuk masuk ke dalam gedung DPRD.

Setelah bernegosiasi, akhirnya 50 pengemudi ojol diperbolehkan masuk untuk berdiskusi dengan anggota DPRD, sementara yang lain menunggu di luar.

Situasi aksi berjalan tertib hingga selesai. (*)

Sumber: Tribun Jabar
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved