Diburu Jemaah Umrah, Balai Kekarantinaan Kesehatan Bandung Pastikan Stok Vaksin Meningitis Melimpah

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) Bandung memastikan stok atau ketersediaan vaksin meningitis saat ini dalam kondisi tersedia bahkan banyak. Hal itu diungkap Kepala BKK Bandung, Sedya Dwisangka atau kerap disapa dr Ongky saat ditemui di kantornya, Jalan Cikapayang, Rabu (31/7/2024).

Menurut dr Ongky, pihaknya tak kesulitan terkait vaksin meningitis melainkan ketersediaannya masih banyak. Bahkan, katanya mereka sempat menanyakan ke beberapa distributor vaksin.

"Jawabannya, banyak dok. Apa lagi salahsatu produsen ada yang menyebut masih mempunyai 500 ribu vial. Lalu, akan datang lagi Agustus sebanyak itu. Dan bayangkan masih ada beberapa merk lagi," katanya.

Berdasarkan data 2023, ada sebanyak 1,2 juta jamaah Indonesia yang pergi umrah yang menandakan vaksin cukup dan mereka telah menyediakan klinik-klinik vaksin yang tersebar di 22 kabupaten/kota di bawah naungan BKK guna mempermudah jangkauan.

"Klinik-klinik ini tetap kami awasi dan mereka tinggal berusaha mencapainya dan tak perlu ke Bandung," ujarnya.

Baca juga: Jadi Syarat Wajib Sebelum Umrah, Informasi Vaksin Meningitis Bisa Didapat Melalui Agen Perjalanan

Permintaan vaksin meningitis diakui dr Ongky memang meningkat pascamusim haji. Sebab, tren umrah biasanya para jamaah mencari kondisi sepi setelah haji dan setelah haji itu biasanya situasi paling sepi dan permintaan vaksin pun otomatis akan naik.

"Peningkatan itu cenderung karena awalnya kan tak diwajibkan menjadi diwajibkan. Namun, biasanya sebulan dua bulan pascahaji kondisi akan stabil atau landai. Kami akui memang ada peningkatan namun tak perlu khawatir atau takut stoknya banyak," ujarnya.

Terkait diwajibkannya vaksin meningitis untuk jemaah haji atau umrah oleh pemerintah Arab Saudi dan Kemenkes, lanjut dr Ongky, karena adanya surat edaran yang bukan semata hanya melihat tren. Namun, memang kasusnya sedang meningkat. Terlebih, di Arab Saudi ternyata jamaah haji kemarin cukup banyak kasusnya.

"Nah, pemerintah Arab khawatir dianggap menjadi sumber penyebaran penyakit. Jadi, dari kewaspadaan Arab Saudi dan kami sudah mengkaji juga dari data pemerintah pun mewajibkan kembali. Awalnya di Indonesia enggak mewajibkan tapi itu suatu kebutuhan," ujarnya.

Namun, mengenai kebutuhan rupanya tingkat kesadarannya tidak membekali diri dengan vaksin meningitis. Ternyata, kata dr Ongky, jamaah Indonesia yang terkena meningtis di sana pun banyak. 

"Alhamdulillah selamat karena sudah divaksin meningitis walau terkena juga. Artinya, sudah diberi proteksi. Sekarang dengan adanya kewajiban itu kawan travel umrah pun bertanya soal kesiapan. Nah, kami menaungi 22 kabupaten/kota ada 100 klinik dan RS yang menyediakan vaksin meningitis. Kami memberi kesempatan mereka untuk menjadi klinik yang memberikan vaksin meningitis harus menyiapkan vaksinnya untuk dijual ke publik. Jadi, klinik itu pengadaan sendiri bukan dari pemerintah, kalau BKK memang dropping dari pusat," ucapnya.

Dr Ongky pun menyebut tren setelah musim haji permintaan naik. Untuk di BKK hari biasa hanya 15 orang per hari, tapi saat ini bisa mencapai 200-300 orang di BKK Bandung. Sementara itu berbeda kondisi pascapandemi di mana situasinya sama-sama mengejar kebutuhan, seperti Arab Saudi mengejar jamaah untuk datang, namun karena waktu itu ada kewajiban vaksin meningitis dan mereka masih impor bahan baku dari Cina dan India sehingga menggunakan sisa ketersediaan.

"Jadi, sekarang enggak ada istilah kelangkaan vaksin. Terus terang, sejak diberlakukannya vaksin kami sudah dua kali rapat monitoring evaluasi dengan klinik-klinik agar tak kesulitan, klinik-klinik pun antusias karena yang disuntik banyak. Dan saya katakan jangan asal-asalan menyuntiknya sesuai aturan yang sudah ditetapkan, kalau asal-asalan kami bakal tutup," kata dr Ongky berharap jangan sampai masyarakat diberikan vaksin namun antibodi tak terbentuk, karena pemberian dan penyimpanannya salah.

Dia mengimbau kepada masyarakat khususnya travel-travel umrah bahwa aturan ini sebenarnya menguntungkan mereka untuk melindungi masyarakat.