Bupati Cianjur Sebut Sri Mulyani sebagai Alasan Bantuan Dana buat Penyintas Gempa Terhambat

Laporan Kontributor Tribunjabar, Fauzi Noviandi

TRIBUNJABAR.ID, CIANJUR - Bupati Cianjur Herman Suherman menyebut bantuan dana perbaikan rumah terdampak gempa bumi tahap 4 terhambat karena Menteri Keuangan Sri Mulyani berada di luar negeri.

Herman mengatakan, hingga saat ini bantuan dana stimulan masih dalam proses dan Menteri Keuangan Sri Mulyani berada di luar negeri.

Akibatnya, bantuan dana bagi warga terdampak gempa terhambat.

"Proses selanjutnya bantuan itu sekarang tinggal persetujuan dari Menteri Keuangan. Namun karena Bu Menterinya di luar negeri, jadi belum bisa ditemui," ucapnya kepada wartawan, Jumat (17/5/2024).

Baca juga: Tak Jauh dari Rumah Bupati Cianjur 53 KK Penyintas Gempa Bumi Masih Tinggal di Tenda

Meski demikian, kata Herman, pihaknya tengah melakukan sejumlah upaya agar bantuan dana stimulan perbaikan rumah tahap keempat dapat segera disalurkan.

"Yang sedang sedang diproses, tahap empat sedang dikomunikasikan melalui BNPB," katanya.

Sebelumnya diberitakan, seratusan jiwa penyintas gempa bumi 5,6 magnitudo di Kampung Cisarua RT 01/4, Desa Sarampad, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, masih tinggal di dalam tenda.

Seratusan penyintas gempa bumi tersebut masih tinggal di dalam tenda karena belum mendapat bantuan dana stimulan perbaikan gempa bumi.

Padahal, kampung tersebut tidak jauh dari tempat tinggal Bupati Cianjur, Herman Suherman.

Ahmad Jayudin (50), warga RT 1/4 Kampung Cisarua, mengatakan, rumah miliknya hancur dan rata dengan tanah akibat terdampak gempa bumi dan hingga kini masih belum mendapat bantuan dana perbaikan rumah.

"Bantuan dari pemerintah sudah tidak ada, kemarin bisa mengganti terpal yang rusak juga setelah Wakil Bupati Cianjur TB Mulyana Syahrudin menjenguk dan memberikan bantuan terpal," ucapnya kepada wartawan, Jumat (17/5/2024)

Cici Supriadi (43), warga Kampung Cisarua, mengaku memperbaki rumah dengan biaya sendiri.

Sebelumnya, ia bersama istri dan empat anaknya sempat menyewa rumah di Kecamatan Ciloto.

"Saya ngontrak rumah selama satu tahun dengan biaya Rp 400 ribu per bulan dengan biaya sendiri tanpa bantuan pemerintah. Padahal kan selama ini ada bantuan untuk biaya sewa rumah, tapi saya belum menerimanya," ucapnya. (*)