Penanganan Sampah di Bandung Raya Belum Tuntas

Laporan Wartawan TribunJabar, Nappisah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Penyelesaian persoalan sampah di wilayah Bandung Raya, terutama di Kota Bandung, dinilai belum maksimal.

Kondisi faktual, dari kawasan Pasar Caringin saja, saat ini masih terjadi penumpukan sampah terutama sampah organik.

Pekan ini, pengelola pasar menyampaikan keluhan yang mengatakan 3.600 ton sampah organik masih menumpuk di kawasan Pasar Caringin. Ini diakibatkan adanya larangan buang sampah jenis organik ke TPS Sarimukti.

Di Pasar Caringin, tumpukan sampah kian parah. Sampah karena ada juga sampah yang bersumber dari bahan nonorganik dengan volumenya mencapai 70 ton per hari.

Kondisi ini, harus diselesaikan secara cepat, apalagi Pasar Caringin merupakan pusat kegiatan perdagangan regional Jabar. Jika dibiarkan, kondisi ini tentunya tak hanya darurat sampah akan terjadi lagi, tetapi juga akan mengganggu kegiatan ekonomi masyarakat.

Persoalan  sampah ini, perlu diselesaikan dengan solusi secara tuntas, terintegrasi dan berkesinambungan.

Hal ini, diungkapkan Sekretaris Komisi IV DPRD Jabar, Dr Buky Wibawa, dalam keterangannya kepada media baru-baru ini.

Buky, yang juga anggota Fraksi Partai Gerindra Persatuan DPRD Jabar Dapil Kota Bandung dan Cimahi mengatakan, satu di antara penyebab darurat  sampah dikarenakan pemerintah belum berhasil mengartikulasikan masalah untuk mengatasinya sampah. 

"Sebetulnya hal ini bisa diselesaikan, mengingat aturan teknis pengelolaan sampah di Jabar sudah ada," jelas Buky, saat dihubungi Rabu (28/2/2024) malam. 

Menurut Buky, regulasi pengelolaan sampah yaitu Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah di Jabar. Perda itu telah memberi petunjuk secara gamblang bagaimana teknis pengelolaan sampah. 

Kewajiban pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah serta partisipasi dunia usaha dan masyarakat dalam mengelola sampah. 

Selanjutnya, anggaran untuk mengelola sampah juga sudah ada. Jadi dengan kondisi demikian, penyebab darurat sampah itu dikarenakan pemerintah susah mengartikulasikan penyelesaian sampah.

"Sehubungan dengan hal itu, diharapkan ada pemikiran yang bisa diartikulasikan,"  kata Buky.

Menurutnya, pemikiran yang bisa diartikulasikan adalah upaya konkret dalam mengatasi persoalan sampah dari hulu hingga  hilir.