Farhan Siap Buka Data ke Kejaksaan untuk Dukung Penyidikan Dugaan Korupsi di Pemkot Bandung

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyatakan sikap tegasnya terkait munculnya dugaan tindak pidana korupsi serta penyalahgunaan kewenangan yang tengah menyeret sejumlah pihak di lingkungan Pemerintah Kota Bandung tahun 2025.

Farhan memastikan dirinya siap memberikan dukungan penuh kepada aparat penegak hukum, termasuk memasok berbagai data dan dokumen yang dibutuhkan Kejaksaan Negeri Kota Bandung untuk mengungkap kasus tersebut secara tuntas.

Penyelidikan atas dugaan korupsi itu kini berada di bawah penanganan Kejaksaan Negeri Kota Bandung. Beberapa saksi, termasuk Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, telah dipanggil dan dimintai keterangan oleh penyidik.

Di tengah proses hukum yang bergulir, Farhan menegaskan tidak akan sedikit pun mengintervensi jalannya penyelidikan.

"Kami menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum, tanpa intervensi dalam bentuk apa pun," ujar Farhan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (31/10/2025).

Baca juga: Farhan Buka Suara Terkait Dugaan Korupsi di Pemkot Bandung yang Diusut Kejaksaan

Menurut Farhan, Pemerintah Kota Bandung tetap berpegang teguh pada komitmen untuk menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di setiap lini penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Ia menegaskan bahwa langkah keterbukaan menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik sekaligus memperkuat integritas birokrasi.

Seluruh jajaran di lingkungan Pemkot Bandung, kata Farhan, diminta bersikap terbuka dan kooperatif terhadap tim penyidik. Pemerintah siap menyediakan segala bentuk data, dokumen, maupun informasi yang dibutuhkan untuk memperlancar proses penyidikan.

"Kami memahami bahwa proses ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas," katanya.

Farhan pun mengungkapkan optimisme bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta masyarakat Kota Bandung akan menjadi fondasi kuat dalam membangun sistem pemerintahan yang transparan dan bebas dari praktik korupsi.

Ia menilai proses hukum yang berjalan bukan sekadar penegakan aturan, tetapi juga momentum penting bagi aparatur sipil negara untuk memperkuat komitmen terhadap nilai kejujuran dan tanggung jawab publik.

"Kami percaya langkah hukum yang diambil akan memberikan kejelasan dan kepastian, sekaligus menjadi momentum bagi seluruh aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Bandung untuk semakin memperkuat komitmen terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi," ucap Farhan.

Dalam kesempatan itu, Pemerintah Kota Bandung juga menyerukan agar seluruh pihak tetap menghormati asas praduga tak bersalah dan menahan diri dari penyebaran informasi yang belum terbukti kebenarannya. Farhan menekankan pentingnya menjaga stabilitas sosial agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu oleh gejolak isu yang belum pasti.

"Mari bersama-sama menjaga suasana kondusif agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal," katanya.