Ika Unpad Ajak 300 Ribu Alumni Berperan Bangun dan Kembangkan IKN, Banyak Peluang di Sejumlah Proyek

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran (IKA Unpad) mengajak para alumninya untuk berperan aktif membangun dan mengembangkan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang telah ditetapkan melalui UU Nomor 21 Tahun 2023 menjadi kewajiban semua pihak dalam mendukung yang sudah diamanatkan rakyat dalam undang-undang tersebut.

Ketua Umum IKA Unpad, Irawati Hermawan menyampaikan bahwa 80 persen dana pembangunan IKN dari swasta dan dari 80 persen itu 54 persen public private partnership.

"Jadi, sangat terbuka luas untuk alumni berinvestasi atau mengembangkan usahanya di IKN,” katanya, Selasa (14/11/2023) di Bandung.

Ira mengaku melihat peluang yang ada, sebagai praktisi hukum memang mengkhususkan diri spesialisasi di infrastruktur merasa terpanggil untuk membantu IKN mentransaksikan proyek-proyek infrastruktur melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha.

"Dengan pengalaman yang dimiliki satu dekade ini yang sudah berhasil mentransaksikan proyek-proyek infrastrukur dengan total nilai transaksi sekitar 9 miliar dolar AS. Mudah-mudahan pengalaman saya ini bisa diaplikasikan untuk kesuksesan pembangunan di IKN yang kebetulan
skemanya adalah KPBU yang sering saya kerjakan,” ujarnya.

Melihat peluang yang cukup menjanjikan ini, Ira mengajak para alumni yang tergabung dalam Ika Unpad untuk sama-sama ikut serta membangun IKN.

Dengan anggota yang kini mencapai 300 ribu lebih dan dengan berbagai latar belakang usaha, katanya, menjadi sebuah peluang yang bisa dimanfaatkan.

"Memang di IKN pada awalnya banyak perusahaan-perusahaan besar yang
sudah mengajukan LOI, tapi nantinya dibutuhkan partner lokal," ujarnya.

"Saya pikir ini potensi luar biasa yang bisa dimanfaatkan oleh alumni terutama yang tergabung dalam Ika Unpad untuk ikut membangun dan berusaha di IKN,” katanya.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono, mengajak para calon investor untuk berpartisipasi dalam skema KPBU, khususnya pada sektor pendidikan, smart city, water management, dan waste management.

KPBU di IKN dilengkapi dengan penyederhanaan proses, tambahan fasilitas fiskal, dan kemudahan berinvestasi.

Melalui Availability Payment (AP) yang dialokasikan oleh pemerintah, para investor tidak perlu khawatir mengenai jaminan keberlanjutan
pendanaan dari proyek yang berlangsung.

"Kami berharap ke depannya akan lebih banyak investor yang bergabung dalam skema KPBU ini,” katanya.

Ira menambahkan, Wakil Ketua Umum Kadin Kordinator Bidang Maritim, Investasi dan Luar Negeri, Shinta W Kamdani, mengatakan, pembangunan IKN akan dibiayai hanya 20 persen dari pendanaan APBN, sisanya sebesar 80 persen didanai dari non-APBN.