Kasus Kematian Ibu dan Bayi di Sumedang Lebih 100 Sepanjang 2023, Terbaru Ibu dan Anak di RSUD

Laporan Kontributor TribunJabar.id Sumedang, Kiki Andriana

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Angka kasus kematian ibu dan anak di Kabupaten Sumedang masih tinggi. 

Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, mencatat angka kematian ibu (AKI) di Sumedang sebanyak 11 kasus. 

Angka kematian bayi (AKB) sebanyak 104 kasus.

Data itu berasal dari periode Januari-Oktober 2023.

"Ya, tapi bisa dikatakan cenderung menurun dari tahun lalu," kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, Aceng Solahudin, saat dikonfirmasi TribunJabar.id, Kamis (5/10/2023). 

Pada 2022, kasus kematian ibu mencapai 17 dan kematian bayi tercatat 212 kasus. 

Aceng menjelaskan, faktor yang umum ditemukan dalam kasus meninggalnya ibu saat melahirkan adalah komorbid atau penyakit bawaan.

Baca juga: Ibu PNS dan Bayinya Meninggal di RSUD Sumedang, Suami Sudah Minta Caesar Malah Tetap Diinduksi

"Seperti penyakit jantung, syok hipovolemik, eklamsia, emboli air ketuban, gagal ginjal, dan penyakit bawaan lainnya," kata Aceng. 

Dia mengatakan, semua kasus kematian ibu dan anak diaudit secara bersama antara Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RDUD) Sumedang. 

"Hasil audit medis kita sampaikan kepada semua tenaga pelaksana pelayanan kesehatan baik di RSUD maupun di puskesmas," kata Aceng. 

Aceng mengatakan, hal ini dilakukan untuk mitigasi risiko.

"Komitmen kita semua untuk menjaga dan menyelamatkan ibu dan bayi dan menurunkan kasus AKI/AKB di Sumedang," kata Aceng.

Kasus paling baru terjadi di RSUD Sumedang.

Seorang ibu bernama Mamay Maida (27), warga Dusun Cipeureu RT03/RW01, Desa Buanamekar, Kecamatan Cibugel, Kabupaten Sumedang, meninggal dunia bersama bayinya saat persalinan yang berlangsung Minggu (1/10/2023).

Baca juga: Guru Meninggal bersama Bayinya di Sumedang, Sudah Disiapkan Pertunjukan Wayang Golek Dalang Tersohor

Tabiat perawat disorot

Warganet membongkar tabiat perawat di RSUD Sumedang setelah ada kasus ibu dan bayinya meninggal lantaran diduga terserang emboli air ketuban, Minggu (1/10/2023).

Sejumlah reaksi bermunculan di media sosial.

Keluhan menyasar pelayanan RSUD Sumedang tempat Mamay Maida menjalani persalinan hingga akhirnya meninggal bersama bayinya.

Sebagian besar mengeluhkan pelayanan di RSUD Sumedang yang menurut mereka buruk.

Mereka menyebut banyak perawat dan dokter di RSUD itu judes dan perkataannya sering ketus.

Di grup Facebook Seputar Tanjungsari (STAR), para ibu membagikan pengalamannya.

Akun @Sushanti Ayudi****, misalnya.

Ia mengatakan pernah melahirkan di RSUD Sumedang namun ditangani oleh perawat yang judes. 

Baca juga: Ibu dan Jabang Bayinya Meninggal di RSUD Sumedang Saat Persalinan, kata Suami Dicekoki Obat Induksi

"Lahiran, eh nu ngarawatna baraeud we siga nu marales. Meni teu ramah, kalah tegang rek lahiran teh (Lahiran, eh yang rawat kok judes semua seperti yang malas. Mau lahiran malah tegang)," tulisnya. 

Akun lain @Sinta Agus**** berkomentar senada.

Baca juga: Ibu PNS dan Bayinya Meninggal di RSUD Sumedang, Suami Sudah Minta Caesar Malah Tetap Diinduksi

Dia menduga penyebab para perawat di RSUD Sumedang judes adalah status mereka yang masih honorer. 

"Jarudes teh pekerjanya masih honorer mungkin gajinya minim, kerja capek," tulis dia. 

Terkait hal ini, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama RSUD Sumedang, dr Enceng, mengatakan, pelayanan yang baik, termasuk di RSUD yang ia pimpin, adalah harapan semua masyarakat Sumedang.

"Memang tugas saya sebagai Plt, tentu harapan masyarakat terwujud," kata Enceng, kemarin.

Enceng mengatakan pihaknya akan memperbaiki budaya hospitality atau keramahan dalam pelayanan yang sebenarnya harus sudah berjalan.

"Sudah berjalan tapi mungkin harus lebih progresif," katanya.  

Baca juga: Ardiansyah Tak Bisa Lihat dan Gendong Anak Kedua Padahal Sudah Panjar Pertunjukan Wayang Golek

Apakah ada sanksi untuk perawat yang tidak ramah, judes, atau bahkan arogan? Enceng mengatakan ada pembinaan pegawai. 

"Kami ada pembinaan pegawai, dengan lisan, tulisan beberapa kali, mungkin bisa jadi rotasi, itu prosedurnya sudah ada. Soal sanksi, tergantung status pegawainya, itu bervariasi ada ASN dan BLUD, itu ada prosedurnya juga," kata Enceng. (*)