Hadi Prabowo Soal Dugaan Penipuan Masuk IPDN oleh Mantan Pejabat dan Wakil Ketua DPRD Purwakarta

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Rektor Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN), Hadi Prabowo, angkat bicara terkait laporan warga Kabupaten Karawang, Jawa Barat yang diduga ditipu masuk IPDN dengan biaya sebesar Rp 550 juta oleh mantan pejabat IPDN, Ahmad Zulfikar dan Wakil Ketua DPRD Purwakarta, Neng Supartini.

Korban yang merupakan anak dari Joko Susilo (40), warga Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, melaporkan Neng Supartini dan Ahmad Zulfikar ke Mapolres Karawang melalui kuasa hukum.

Kuasa hukum pelapor, Aleks Safri Winando, mengatakan kliennya melaporkan Neng Supartini ke polisi karena merasa dirugikan.

Menurut kliennya, Neng Supartini diduga berperan menjanjikan anak Joko bisa masuk IPDN Sumedang dengan syarat mahar tertentu.

Selain Neng Supartini, pihaknya juga turut melaporkan Ahmad Zulfikar, salah seorang oknum yang disebut sebagai pejabat IPDN.

Keduanya telah dilaporkan ke Polres Karawang, Kamis (14/9/2023).

Terkait hal itu, Hadi Prabowo mengatakan bahwa saat ini IPDN telah menerapkan sistem Betah (Bersih, Transparan, Akuntable dan Humanis).

"Jadi kalau ada titipan atau melalui orang, itu sudah tidak zaman. Semenjak saya jadi rektor itu, IPDN sudah menerapkan sistem 'Bersih'. Jadi semuanya itu jelas, tidak ada titipan atau upeti untuk masuk IPDN," tutur Hadi kepada wartawan di sela Penutupan Bhakti Karya Praja di Halaman Pemkab Purwakarta, Senin (18/9/2023).

Hadi menyebutkan bahwa masuk IPDN saat ini sudah ketat dan transparan serta  diawasi langsung oleh kepolisian dan pihak sekolah kedinasan (SKD) IPDN.

Hasil dari tes itu langsung diketahui oleh para siswa, bahkan sampai tes psikologinya, tanpa menunggu beberapa hari.

Terkait mantan pejabat IPDN Ahmad Zulfikar yang dilaporkan oleh korban, Hadi menegaskan bahwa Ahmad Zulfikar sudah tidak ada hubungan dengan IPDN saat ini.

"Sejak saya jadi rektor di IPDN itu, Ahmad Zulfikar memang sudah dikeluarkan dari IPDN karena beberapa hal yang kurang pas. Dia itu saat ini bertugas di Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Jadi sudah tidak ada hubungannya dengan IPDN," tegasnya.

Hadi juga membantah adanya bimbel atau tempat les resmi untuk masuk ke IPDN. Menurutnya, bimbel itu merupakan pihak swasta yang memberikan pembelajaran terhadap siswa yang ingin masuk IPDN.

"Bimbel resmi itu tidak ada. Bimbel itu kan dari pihak-pihak ketiga atau swasta yang memang membuka seperti ujian universitas umum, dulu kan saya masuk pun ada buka bimbel-bimbel, namun bimbel ini tidak ada yang resmi," kata Hadi.(*)