Perusahaan Tambang Pasir Ilegal di Paseh yang Diciduk Polisi Milik "Orang Ternama" di Sumedang

Laporan Kontributor TribunJabar.id, Kiki Andriana 

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Baru-baru ini, Kepolisian Daerah Jawa Barat membongkar aktivitas pertambangan ilegal di Dusun Cileuksa, Desa Legok Kaler, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang.

Dua orang dijadikan tersangka dalam operasi tangkap tangan 24 Agustus 2023 itu. Keduanya berasal dari satu perusahaan yang melakukan aktivitas tambang pasir dan sirtu menggunakan alat berat jenis escavator.

Aktivitas tambang itu berdiri di atas lahan carik seluas 16,2 hektare. Menurut polisi, yang baru dikelola sebagai tambang paris barulah 14 tumbak.

Lalu bagaimana muawalnya tambang ilegal itu bisa beroperasi?

Kepala Desa Legok Kaler, Suwarno mengatakan awalnya, tanah carik itu akan dibuat tempat wisata. Hal itu sesuai dengan hasil musyawarah desa.

Saat itu, disepakati lahan harus dibenahi. Namun, karena lahan merupakan area berbatu, maka Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang akan menjalankan usaha parisiwata itu menjalin kerja sama dengan perusahaan tambang.

Sekalian juga, BUMDes melakukan penyertaan modal kepada aktivitas pertambangan itu.

"Kerja samanya 3 tahun. Tapi karena baru dikerjakan 3 hektare, maka adendum. Penambahan waktu setahun lagi," kata Kades Suwarno kepada TribunJabar.id, Kamis (7/9/2023).

Saat itu, yang diajak kerja sama hanyalah satu perusahaan saja. Yaitu, sebuah perusahaan tambang milik "orang ternama" di Kabupaten Sumedang.

"Tapi sekarang ini ada 5 perusahaan tambang yang beraktivitas di Desa Legok Kaler, mereka sebagian besar izinnya habis," kata Kades.

Namun, yang disesalkan kades adalah kasus ini tidak mencuat dari awal. Padahal aktivitas tambang sudah berlangsung 3 tahun.

"Kenapa tidak dari awal dilarang," katanya.

Padahal, menurut Kades, ada satu sisi yang bermanfaat dalam aktivitas tambang itu. Yakni, warganya bisa bekerja sebagai pemungut batu, juga menghidupkan warung-warung kecil di sekitar tambang.

"Saya ini serba salah. Tidak ditanda tangan saya dilaporkan ke Ombudsman, ditandatangan rekomendasi untuk izinnya, jadinya malah seperti ini," katanya.