Plh Wali Kota Bandung Ema Sumarna Beberkan Proses Penganggaran Proyek Smart City

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nazmi Abdurahman.

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Plh Wali Kota Bandung, Ema Sumarna membeberkan awal mula proses penganggaran CCTV Dinas Perhubungan (Dishub) dalam proyek Smart City Pemerintah Kota Bandung.

Keterangan Ema Sumarna disampaikan saat hadir sebagai saksi dalam kasus suap pengadaan CCTV dan Internet Service Provider (ISP), untuk proyek Smart City.

Selain Ema, jaksa penuntut umum (JPU) komisi pemberantasan korupsi (KPK) turut menghadirkan dua saksi lainnya yakni ketua komisi C DPRD Kota Bandung, Yudi Cahyadi dan Hari Hartawan, pejabat pengadaan barang dan jasa.

Ketiga saksi ini, dimintai keterangan untuk tiga terdakwa dalam sidang suap pengadaan CCTV dan (ISP) dengan terdakwa Sony Setiadi Direktur PT CIFO dan Benny dan Andreas Guntoro dari PT SMA, di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu (9/8/2023).

Kepada majelis hakim, Ema menjelaskan kapasitasnya sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Mulanya, Ema mengatakan jika proyek pengadaan CCTV Dishub tidak masuk dalam anggaran APBD 2022.

"Pada APBD murni 2022, anggaran yang diajukan Dishub itu hanya untuk internet (ISP) sekitar Rp 2,5 miliar. Untuk CCTV-nya memang sebelumnya tidak ada. Dishub waktu itu tidak mengalokasikan," ujar Ema.

Anggaran untuk pengadaan CCTV muncul setelah Kota Bandung ramai disebut sebagai Gotham City, karena banyaknya aksi tindak kriminal.

"Itu (sebutan Gotham City) jadi atensi kita dalam pembahasan, akhirnya sepakat di Banggar (Badan Anggaran) bahwa ini harus dialokasikan sarana dan prasarana penunjang untuk keamanan di Kota Bandung. Maka dihadirkan perangkat CCTV, itu termasuk untuk pengaturan lalu lintas," katanya.

Sebagai ketua TAPD, Ema kemudian mengusulkan ke Banggar DPRD supaya tersedianya anggaran pengadaan CCTV.

Usulan tersebut kemudian dibahas pada pembahasan APBD Perubahan 2022 dan disepakati anggaran sekitar Rp 19 miliar untuk Dishub.

"Seingat saya itu anggarannya dari dana bagi hasil kurang salur dari Pemprov. Total anggarannya sekitar Rp 19 miliar, dan buat CCTV itu Rp 5 miliar," katanya.

Ema mengaku tidak banyak terlibat setelah anggaran diketok, karena aggaran tersebut dieksusi langsung oleh Dishub Kota Bandung.

"Yang saya tahu pelaksananya OPD, Dinas Perhubungan dalam hal ini. Saya enggak tahu penyedianya, yang paling tahu itu OPD-nya," ucapnya.