Ingin Jadi Ketua Umum Partai Golkar? Siapkan Rp 600 Miliar, JK: Hampir Semua Partai Seperti Itu

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Mantan Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Jusuf Kalla menyebut butuh modal ratusan miliar bisa menduduki posisi ketua umum sebuah partai di Indonesia.

Hal itu disampaikan JK saat memberikan pemaparan dalam seminar bertajuk "Anak Muda untuk Politik" di Gedung DPR RI, Senin (31/7/2023).

JK mulanya menceritakan proses dia terjun ke dunia politik. Saat terjun di politik, JK meninggalkan dunia usaha dan menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). 

"Saya tinggalkan pengusaha, apa boleh buat. Kalau jadi menteri, tidak boleh jadi pengusaha. Pengusaha saya kasih ke adik saya, diteruskan ke anak saya," kata JK.

Lantas, ia pun mengungkit jabatan-jabatan yang pernah ia emban mulai dari organisasi, perusahaan, hingga politik.

JK juga menyinggung jabatan Ketum Golkar yang pernah diembannya pada periode 2004-2009.

Kala itu, ia menjadi ketum setelah terpilih jadi wakil presiden mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

JK menyebut posisi Ketum Golkar biasanya diisi oleh pimpinan negara. Dengan posisi sebagai wakil presiden, JK mengaku biaya yang digelontorkan menjadi Ketum Golkar saat itu kecil.

Kondisi itu, menurut JK, sangat berbeda dengan hari ini. Ia menyebut biaya yang dibutuhkan jika ingin menduduki kursi Ketum Golkar hari ini sangatlah tinggi. 

"Sekarang Anda mau jadi ketua Golkar jangan harap kalau Anda tidak punya modal Rp 500-600 miliar," katanya.

Hal itu, kata JK, tak hanya terjadi di Golkar, tapi hampir pada semua partai politik di Indonesia. 

"Hampir semua partai begitu terkecuali partai yang pendirinya masih ada, kayak PDIP, kayak NasDem, tapi partai yang sudah go public, artinya pemilihannya, itu butuh biaya besar."

"Kalau dulu hanya ganti, kalau sekarang wah. Jadi itulah," kata wakil presiden ke-10 dan ke-12 itu.

Partai Golkar sendiri belakangan dilanda isu munaslub yang digulirkan beberapa senior Partai Golkar. Mereka menilai elektabilitas Golkar menjelang 2024 dalam kondisi gawat. 

Namun, isu itu ditepis Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto dengan mengumpulkan 38 Ketua DPD Golkar di Bali.