Muncul Isu Plt dalam Musda Golkar Jabar 2025, Asep Suparman: Tak Ada Aturan Mainnya

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Wakil Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini (MPO) DPD Golkar Jabar, Asep Suparman membantah kabar Ketua DPD Golkar Jabar, bakal diisi oleh Tubagus Ace Hasan Syadzily sebagai pelaksana tugas. 

Kabar itu muncul setelah tidak pastinya jadwal Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Jabar yang harusnya digelar pada November 2025.

Asep menegaskan bahwa tidak ada satu pasal pun dalam aturan dasar dan aturan rumah tangga (AD/ART) Golkar yang mengamini jabatan DPD diisi oleh plt. 

"Tidak ada aturan mainnya, tidak ada satu pasal pun di AD/ART dan PO yang bunyi seperti itu. Jadi, sangat tidak mungkin," ujar Asep, Sabtu (8/11/2025).

Asep menjelaskan, jabatan Ketua DPD Golkar tingkat Provinsi atau Kabupaten Kota itu hanya dapat diisi dengan alasan ketuanya meninggal, berhalangan tetap atau sakit keras dan tidak mungkin beraktivitas sebagai ketua, tersandung pidana umum/khusus, mundur sebagai Ketua, diberhentikan secara tidak hormat atau melanggar aturan partai.

"Itu pun (jabatan plt nya) hanya tiga bulan, tidak lima tahun," katanya. 

Adapun kepengurusan saat ini, kata dia, sudah habis tapi diperpanjang melalui surat instruksi DPP Golkar hingga Musda terlaksana.

“Secara periodisasi, kepengurusan DPD Jabar sebenarnya sudah selesai sejak Maret tahun ini. Tapi karena ada surat instruksi perpanjangan SK sampai terlaksananya Musda, maka masih berjalan,” katanya.

Dikatakan Asep, saat ini struktur kepanitiaan Musda juga belum dibentuk. Berdasarkan hasil rapat pleno, baru Yod Mintaraga yang ditunjuk sebagai penyelenggara, Yomanius Untung sebagai Ketua Steering Committee (SC), dan Deden Nasihin sebagai Ketua Organizing Committee (OC). 

“Belum ada struktur kepengurusan kepanitiaan (Musda), kemarin di pleno itu baru menunjuk, Pak Yod sebagai penyelenggara, kemudian SC nya Pak Yomanius Untung dan Ketua OC nya Pak Deden Nasihin. Nah, pengurus lain masih menunggu siapa saja yang akan membantu SC dan OC, belum diterbitkan juga,” katanya.

Terkait jadwal Musda, Asep menyebut seharusnya sudah dilaksanakan sejak Maret 2025, sesuai kalender partai. Namun, pelaksanaannya kemungkinan akan diundur karena ingin dihadiri langsung Ketua Umum Bahlil Lahadalia.

“Kemungkinan Jawa Barat akan diakhirkan karena ingin dihadiri langsung oleh Ketua Umum, karena ini momen untuk konsolidasi,” ucapnya.

Menurut Asep, keterlambatan pelaksanaan Musda di tingkat DPD Provinsi, dikhawatirkan berdampak pada proses regenerasi dan penyegaran struktur partai dari tingkat Kabupaten/Kota hingga desa.

“Tapi sebenarnya, harusnya segera dilakukan Musda, ini kanorang banyak yang memiliki kapasitas ingin mencalonkan akhirnya jadi kelamaan menunggu,” katanya.

Mengenai dinamika internal partai menjelang Musda, Asep menilai sebagai hal wajar dalam tubuh Partai Golkar.