Anggota Komisi V DPRD Jabar Sarankan Pemerintah Gunakan Sistem NEM Lagi pada PPDB SMP dan SMA
Iwan Suryawan, anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) menyarankan pemerintah kembali menggunakan NEM dalam PPDB SMP dan SMA.
Penulis: Nazmi Abdurrahman | Editor: Giri
Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nazmi Abdurahman
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Iwan Suryawan, anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) menyarankan pemerintah kembali menggunakan sistem nilai ebtanas (evaluasi tahap akhir nasional) murni atau NEM dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) sekolah jenjang SMP dan SMA.
Hal itu dilakukan agar tidak terjadi kecurangan saat PPDB jalur zonasi.
Sebab, kata dia, permasalahan zonasi yang bersandar pada kurang dan tidak meratanya sekolah menjadi masalah sulit ditangani oleh daerah.
“Sebaiknya pemerintah kembali menggunakan sistem nilai ebtanas murni atau NEM dalam PPDB sekolah jenjang SMP dan SMA,” ujar Iwan, Senin (31/7/2023).
Menurutnya, lewat cara itu pemerintah bisa lebih mudah menemukan titik kecurangan dan memaksa orang tua tidak berlaku curang.
“Dengan usulan itu siswa akan meningkatkan keunggulannya. Melalui NEM, mereka bisa mengukur diri. Namun NEM jangan digunakan untuk menentukan kelulusan PPDB saja,” katanya. (*)
Mediasi Aktivis Demokrasi dengan Diskominfo Jabar soal Pasang Foto Tanpa Izin, DPRD Minta Maaf |
![]() |
---|
Anggota DPRD Jabar Taufik Nurrohim: Masyarakat Harus Jadi Subjek Pembangunan RPJMD |
![]() |
---|
Anggota DPRD Jabar Uden Dida: Tambang Ilegal Harus Ditertibkan, Proses Izin Perlu Dipercepat |
![]() |
---|
Anggota Komisi 4 DPRD Jabar Uden Dida Tegaskan Tambang Ilegal Harus Ditertibkan, Dampaknya Berat |
![]() |
---|
Uden Dida: Tambang Ilegal Marak karena Sulitnya Izin dan Lemahnya Penertiban |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.