DPRD Jabar Jajaki Kerjasama Sektor Pariwisata & Pendidikan dengan Parlemen Prefektur Shizouka Jepang
DPRD Jawa Barat menjajaki kerjasama di bidang pariwisata dan pendidikan bersama Prefectural Assembly Japan Delegation
Penulis: Nazmi Abdurrahman | Editor: Siti Fatimah
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - DPRD Jawa Barat menjajaki kerjasama di bidang pariwisata dan pendidikan bersama Prefectural Assembly Japan Delegation (delegasi parlemen Provinsi Shizouka, Jepang).
Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa Karya Guna mengatakan, banyak potensi yang dapat dikolaborasikan antara Jawa Barat dengan Provinsi Shizouka.
“Sebetulnya sudah ada kerjasama sebelumnya antara Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Shizouka, Jepang, dan dari kunjungan ini tentu saja DPRD Jawa Barat mendorong supaya kerjasama itu semakin dikuatkan, ditingkatkan,” ujar Buky Wibawa, Kota Bandung, Kamis (13/11/2025).
Dikatakan Buky, dalam diskusi bersama perwakilan Provinsi Shizouka, dibahas mengenai rencana pengembangan industri manufaktur seperti ekspansi perusahan Honda, Yamaha dan Suzuki di Jawa Barat.
Seperti diketahui perusahaan tersebut asal Provinsi Shizouka, Jepang. Kemudian soal tenaga kerja, mulai dari pertukaran pekerja, kebutuhan Jepang akan tenaga kerja yang cukup besar hingga kemampuan khusus pekerja di Jepang.
Saat ini Jepang membutuhkan banyak tenaga kerja sebagai pengemudi, salah satunya dari Indonesia karena kedua negara tersebut mempunyai sistem mengemudi yang sama yakni dari kanan. Hanya saja terdapat kendala seperti aturan yang berbeda antara Jepang dan Indonesia untuk bisa mendapatkan SIM.
“Nah, tadi dibicarakan, kemungkinan akan diadakan program semacam pelatihan khusus untuk calon tenaga sopir di Jepang,” katanya.
Selain itu, pihak delegasi parlemen Provinsi Shizouka, Jepang mengusulkan adanya rencana kerjasama sektor pariwisata salah satunya destinasi Geopark Cileutuh, Kabupaten Sukabumi yang diharapkan dikerjasamakan menjadi wisata pendidikan. Kedua negara pun sepakat menjajaki kerjasama sektor pendidikan.
Diharapkan, rencana kerjasama ini dapat segera ditindaklanjuti. Sebab ini tahun Jawa Barat dan Provinsi Shizouka baru fokus pada kerjasama penanggulangan bencana hingga diplomasi kebudayaan dan sebagainya.
“Kami yakin bahwa agenda (diskusi) ini sangat penting untuk menguatkan kerjasama dan menjawab tantangan global saat ini. DPRD Jawa Barat sangat mendukung penuh kerjasama baik yang sudah maupun yang akan dijajaki, karena kerjasama ini akan memberi manfaat bagi masyarakat Jawa Barat,” katanya.
Hal senada disampaikan Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat Nisya Ahmad. Ia berharap kerjasama Jawa Barat dengan Provinsi Shizouka, Jepang bisa ditingkatkan lagi, dan bisa menghasilkan keuntungan bagi kedua negara baik Indonesia maupun Jepang. Khususnya Jawa Barat dan Shizouka.
Sementara itu Ketua delegasi parlemen Provinsi Shizouka, Jepang Nakazawa berharap Jawa Barat dan Shizouka bisa meningkatkan kerjasamanya dalam bidang ekonomi, khususnya pengembangan industri (di berbagai sektor).
Selain itu, diharapkan banyak tenaga kerja asal Jawa Barat yang bisa bekerja di Shizouka. Pasalnya saat ini tengah membutuhkan banyak tenaga kerja. Khususnya untuk pengemudi, karena di Jepang sangat kekurangan.
“Kenapa kami ingin sopir asal Indonesia karena sistem menyetirnya sama, setir kanan. Jadi ini sebetulnya kesempatan besar bagi tenaga kerja asal Indonesia khususnya Jawa Barat untuk bisa bekerja di Jepang,” ujar Nakazawa.
| Aten Munajat Soroti Perubahan BPMU Jadi Beasiswa Siswa Tidak Mampu |
|
|---|
| Star Energy Geothermal dan Polban Perkuat Akses Pendidikan Lewat Program Beasiswa Berkelanjutan |
|
|---|
| Regulasi Pro Investor Jadi Andalan Pemkab Sumedang di WJIS 2025 |
|
|---|
| Warga Desa Cipada Cikalong Wetan Mengeluh Minim Perhatian Pemerintah |
|
|---|
| Bupati Sumedang Terima Kunjungan Ceu Popong, Bahas Soal Mencerdaskan Bangsa hingga Ketertiban Dunia |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jabar/foto/bank/originals/Ketua-DPRD-Jawa-Barat-Buky-Wibawa-Karya-Guna-tengah-bersama-Anggota-Komisi-V-DPRD.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.