Soroti Kisruh PPDB, Komisi V DPRD Jabar Minta Menteri Pendidikan Tinjau Ulang Sistem Zonasi

Laporan Kontributor Tribunjabar.id, Subang, Ahya Nurdin

TRIBUNJABAR.ID, SUBANG - Kisruh PPDB yang terjadi di Jawa barat membuat keprihatinan semua pihak terutama para orang tua murid.

Menanggapi karut-marutnya PPDB di Jawa Barat, Komisi V DPRD Jabar akan mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk meninjau ulang program PPDB yang banyak meresahkan masyarakat tersebut.

"Zonasi yang saat ini 50 persen, harus diturunkan jadi minimal 20 % , sedangkan 30 % -nya adalah alokasi untuk seluruh desa di kecamatan di mana SMAN tersebut berada," ujar Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Abdul Adi Wijaya, Senin(24/9/2023).

Baca juga: Lulusan SMP di Kalijati, yang Belum Sekolah Akibat Tidak Masuk Zonasi, Akhirnya Bisa Belajar Nyaman

Selain itu, menurut anggota DPRD Jabar dari Partai Keadilan Sejahtera(PKS) tersebut, pemerintah provinsi Jawa Barat juga harus membangun sekolah baru di setiap Kecamatan.

"Membangun sekolah baru di setiap kecamatan dan menambah ruang kelas baru bagi SMAN yang belum 12 kelas bisa menjadi salah satu solusi agar PPDB ke depan tak karutmarut seperti tahun ini," katanya

Penambahan sekolah Negeri tak boleh membunuh sekolah Swasta karena sekolah swasta juga telah banyak membantu pemerintah mencerdaskan anak bangsa.

"Pembangunan sekolah baru harus memperhatikan jumlah sekolah yang ada dan kuota peserta didik di setiap kecamatan, dan jangan sampai membunuh sekolah swasta," ungkapnya.

Baca juga: Kisruh PPDB SMAN 1 Kalijati, Disdik Jabar Pilih Bentuk SMA Terbuka, Kini Tunggu SK Gubernur

Terkait Kisruh PPDB di SMAN 1 Kalijati, Kami Komisi V DPRD Jabar dan Dinas Pendidikan telah mengambil solusi untuk membuka SMATER.

"Untuk solusi sementara agar 11 anak ini bisa sekolah, kita buatkan SMA Terbuka, kedepannya SMATER ini bisa jadi SMAN 2 Kalijati," ucapnya

Senada juga disampaikan oleh Anggota DPRD Subang dari Fraksi PKS, Asep Hadian, yang juga meminta Kementerian Pendidikan untuk meninjau ulang sistem PPDB yang carut marut ini.

"PPDB sistem Zonasi ini harus diubah atau ada perbaikan. Karena kalau tak ada perbaikan atau tak diubah, tiap tahun kisruh PPDB ini akan terus terulang sehingga peserta didik yang jadi korban," ujarnya

Menurut Asep Hadian, sistem zonasi belum cocok di daerah seperti di Subang. karena masih banyak daerah terpencil dan terbatasnya jumlah Sekolah Negeri khususnya SMA Negeri.

"Kedepannya agar bisa diperbaiki sistem zonasi ini, daerah seperti Subang ini tak perlu diberlakukan Zonasi, Zonasi Cukup diberlakukan di sekolah yang ada di perkotaan," katanya

"Kami selaku wakil rakyat berharap pemerintah bisa mendengar keluhan rakyat yang merasa dipusingkan dan dibuat sengsara oleh sistem zonasi ini."