Soroti Kisruh PPDB, Komisi V DPRD Jabar Minta Menteri Pendidikan Tinjau Ulang Sistem Zonasi
Kisruh PPDB yang terjadi di Jawa barat membuat keprihatinan semua pihak terutama para orang tua murid.
Penulis: Ahya Nurdin | Editor: Januar Pribadi Hamel
"Anak bangsa mau sekolah aja dipersulit oleh aturan , sehingga generasi calon pemimpin bangsa ini tak bisa bersekolah di sekolah negeri, cuma gara-gara rumah peserta didik tak masuk Zonasi untuk sekolah ke SMAN 1 Kalijati," ucapnya
Sementara itu, Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Purwakarta, Budi Hermawan, berjanji akan menyampaikan aspirasi masyarakat ke pemerintah provinsi.
"Aspirasi masyarakat yang ingin ada ruang kelas baru dan sekolah baru agar bisa menampung semua calon peserta didik yang ada di setiap kecamatan dimana sekolah negeri tersebut berada," ujarnya
Dikatan Budi Hermawan, seperti halnya SMAN 1 Kalijati saat ini tak bisa menampung semua peserta didik dari wilayah Kecamatan Kalijati. Bahkan 2 desa yakni Banggala Mulya dan Jalupang justru tak masuk Zonasi, sehingga siswanya tak bisa bersekolah ke sekolah negeri
"Tentunya ini perlu adanya penambahan ruang kelas baru di SMAN 1 Kalijati dari 8 kelas menjadi 12 kelas dan perlu juga dibangun SMAN 2 Kalijati, yang cikal bakalnya dari SMATER yang akan kami buka di Desa Banggala Mulya, yang nantinya akan jadi SMAN 2 Kalijati," katanya. (*)
Artikel TribunJabar.id lainnya bisa disimak di GoogleNews.
Game Roblox Dilarang Dimainkan Anak-anak Sekolah, Wamenkomdigi Bilang Tak Hanya Roblox |
![]() |
---|
Hasbullah Beberkan Alasan Dibalik Lahirnya Kepgub Penambahan Rombel SMA Negeri |
![]() |
---|
LIRIK Lagu Hari Baru yang jadi Jingle MPLS Ramah 2025: Gembira Menuntut Ilmu |
![]() |
---|
Sosok Nadiem Makarim, Eks Menteri Pendidikan Dicekal atas Kasus Dugaan Korupsi, Pernah Dicecar DPR |
![]() |
---|
Dedi Mulyadi Klaim Gebrakannya dalam Pendidikan Didukung Mendikdasmen: Orang Cerdas Idenya Banyak |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.