Hasil Investigasi Dugaan Pungli PPDB SMAN di Jabar, Ada Kepsek Diserahkan ke Polisi Kategori Pidana

"Kami menyadari bahwa sebetulnya pengaduan tidak akan pernah berhenti, dan bahwa tindakan preventif jauh lebih penting. Jadi, dalam pelaksanaan PPDB 2023, kami telah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Satuan Tugas Saber Pungli untuk melakukan sosialiasi anti korupsi dan anti pungli dalam pelaksanaan PPDB 2023," kata dia.

Selain itu Eni menjelaskan, Inspektorat Jabar bukan eksekutor yang dapat memberikan sanksi terhadap pelanggar PPDB, melainkan hanya memberikan rekomendasi untuk penjatuhan sanksi kepada pejabat yang berwenang sesuai ketentuan.

"Bila ditemukan indikasi terjadinya tindak pidana korupsi, maka penanganannya diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum.

"Maka, untuk menghindari terjadinya kasus pelanggaran serupa pada PPDB 2023, kami melakukan berbagai upaya, mulai pengawasan kepada sekolah berkaitan dengan PPDB dan pengelolaan dana BOS, BOPD, dan BPMU, sosialisasi pembentukan zona integritas pada sekolah, membina sekolah untuk membangun sekolah dengan status wilayah bebas korupsi (WBK), serta wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM)," katanya.

Eni mengaku pihaknya juga akan membentuk piloting sekolah anti-korupsi dan bersama-sama dengan Satuan Tugas Saber Pungli untuk melakukan pendampingan dalam membentuk pelajar duta anti korupsi.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dan Kepala Dinas Pendidikan Jabar, Wahyu Mijaya pun ketika disinggung terkait dugaan kasus ini masih enggan memberikan tanggapannya.(*)

Artikel TribunJabar.id lainnya bisa disimak di GoogleNews.