Minggu, 17 Mei 2026

Farhan Dewan Pakar Nasdem Jabar Bantah Tudingan Soal Politik Mahar di Pencalegan

Dewan Pakar DPW Nasdem Jabar, Muhammad Farhan menegaskan, tudingan mahar dari eks kader Nasdem di Indramayu sebagai fitnah.

Tayang:
Editor: Mega Nugraha
Istimewa
Muhammad Farhan saat diwawancarai News Manager Tribun Jabar Oktora Veriawan 

TRIBUNJABAR.ID,BANDUNG- Dewan Pakar DPW Nasdem Jabar, Muhammad Farhan menegaskan, tudingan mahar dari eks kader Nasdem Indramayu sebagai fitnah.

"Fitnah dan tudingan tidak berdasar, apalagi menyampaikan lewat media elektronik dan digital lalu disebarkan secara sengaja untuk diketahui umum, adalah pelanggaran hukum baik berdasarkan KUH Pidana maupun Undang-undang ITE," ujar Farhan dalam keterangannya, Selasa (13/6/2023).\

Ketua Nasdem DPW Jabar, Saan Mustopa, sudah menyatakan sikap keras dan bantahan terkait tudingan tersebut.
Farhan menerangkan, pihak yang menyebarkan tudingan ada mahar di Nasdem di Indramayu, sudah memasuki unsur delik.

"Apa yang disampaikan yang bersangkutan patut ditindaklanjuti sebagai tindakan pidana," katanya.

Ia meluruskan satu hal, bahwa dalam rapat internal, tidak ada pembahasan soal mahar atau dana kompensasi. Disebutkan, ada rapat pengurus Nasdem DPW Jabar yang memutuskan kompensasi Rp3.5 M.

Baca juga: NasDem Jabar Bantah Minta Mahar untuk Nomor Urut di Pileg 2024

"Padahal rapat itu tidak pernah ada dan tidak ada notulensi atau laporan tertulis hasil rapat (risalah rapat). Maka yang patut diluruskan adalah tidak ada satupun pengurus DPW Nasdem Jabar, apalagi Ketua DPW Nasdem Jabar Pak Saan Mustopa, yang meminta mahar kepada yang bersangkutan," tambahnya.

Farhan menuturkan, komitmen politik tanpa mahar selama menjadi kader NasDem, konsisten diterapkan dalam berbagai kontestasi.

"Prinsip Politik Tanpa Mahar bukan prinsip kosong. Saya sejak bergabung tahun 2018 sampai hari ini tidak pernah dimintai uang sepeser pun untuk pencalonan apapun. Baik untuk pencalonan legislatif maupun pencalonan kepala daerah," terangnya.

Farhan menyayangkan aksi itu terjadi dan trending di media sosial.

"Bagaimana pun menjadi bagian kerja politik yang tidak mengedepankan kepentingan sendiri atau ego pribadi. Kekecewaan pasti ada dan ketika keinginan pribadi tidak terpenuhi, lalu membabi buta seperti itu, maka patut dipertanyakan," katanya.

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved