Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil Pernah Bikin Hebot, Sebut Orang Kemenkeu Iblis atau Setan

Yustinus mengatakan pihaknya keberatan dengan pernyataan Muhammad Adil dan menuntut adanya permintaan maaf.

"Kami keberatan dan menyayangkan pernyataan Bupati Meranti saudara Muhammad Adil yang sungguh-sungguh tidak adil karena mengatakan pegawai Kementerian Keuangan iblis atau setan. Ini jelas ngawur dan menyesatkan," katanya dalam video yang diunggah di akun Twitter pribadinya, Sabtu (10/12/2022).

Menurut Prastowo, Kemenkeu telah menggunakan data resmi Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) dalam membagi DBH.

Kemenkeu juga telah mengalokasikan transfer dan dana desa ke Kabupaten Meranti sebesar Rp 872 miliar atau setara 75 persen APBD Kabupaten Meranti.

"Kementerian Keuangan justru sesuai undang-undang telah menghitung dan menggunakan data resmi Kementerian ESDM dalam membagi dana bagi hasil. Dana yang dipakai bukan untuk daerah penghasil saja, tetapi juga daerah sekitar agar merasakan kemajuan dan kemakmuran bersama-sama."

"Kementerian Keuangan juga telah mengalokasikan pada 2022 ini transfer ke daerah dan dana desa sebesar 872 miliar atau 75 persen dari APBD Kabupaten Meranti atau 4 kali lipat dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) Meranti sebesar Rp 222 miliar," ungkapnya.

"Untuk itu kepada saudara Muhammad Adil agar minta maaf secara terbuka dan melakukan klarifikasi agar tidak terjadi penyesatan publik yang lebih luas terima kasih," ujar Yustinus.

Atas desakan itu, Muhammad Adil enggan meminta maaf dan justru meminta Kemenkeu yang meminta maaf.

"Ngapain ditanggapi. Biar aja. Jelas itu di video dan sudah dijawab oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Luky Alfirman, terkait asumsi DBH dalam acara kemarin," ungkapnya, Senin (12/12/2022).

"Sudah tiga kali saya ke Jakarta mau ketemu Kemenkeu itu, tapi tak pernah diberi kesempatan," ujarnya.

"Dengan begitu mestinya mereka yang harus minta maaf ke warga Meranti, bukan saya yang harus minta maaf ke dia," tegas Adil.

Perseteruan Bupati Meranti dengan Kemenkeu ini akhirnya dimediasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Mediasi berlangsung di Jakarta pada 20 Desember 2022.

Pertemun itu dihadiri Bupati Meranti Muhammad Adil, Gubernur Riau Syamsuar, pihak Kementerian Keuangan serta Kementerian ESDM.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni mengatakan, kisruh tersebut sudah selesai.