Anies Baswedan Menyebut Sudah Terbebas Perjanjian dengan Prabowo Subianto, Ini Alasannya

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Anies Baswedan akhirnya berbicara mengenai perjanjian politik dengan Partai Gerindra.

Dalam perjanjian itu menyebutkan, dia tak boleh maju menjadi calon presiden kalau Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo maju di Pemilihan Presiden.

Kini, Anies yang merupakan mantan gubernur DKI Jakarta sudah dideklarasikan sebagai capres Koalisi Perubahan yang dimotori NasDem.

Sebelumnya, perjanjian politik itu sempat disinggung oleh mantan pasanganya saat maju dalam Pilkada DKI Jakarta yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno.

Mengenai hal itu, Anies mengatakan, perjanjian politik itu sudah selesai lantaran ia sepakat tak maju di Pilpres 2019.

"Sebenarnya sederhana, saya sampaikan pada waktu saya bekerja, saya akan fokus di Jakarta lima tahun. Saya akan fokus di Jakarta lima tahun dan sesudah Pilkada 2017 itu ada Pilpres 2019. Jadi saya sampaikan, saya tidak akan tengok kanan kiri dan saya akan full lima tahun di Jakarta. Karena itu saya tidak akan mengikuti Pilpres," ujar Anies dalam wawancara bersama Merry Riana di akun YouTube Merry Riana seperti yang dilihat Tribunnews pada Sabtu (11/2/2023).

Bahkan, kata Anies, dia juga menyatakan tidak akan maju di Pilpres 2019 secara terbuka saat debat calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017.

Baca juga: Beredar Dokumen Perjanjian Utang Anies Baswedan dengan Sandiaga, Ada 7 Poin, Utang Rp 92 M, Aslikah?

"Bu Merry kalau ingat pada saat debat pertama calon gubernur, pertanyaan pertama dari panelis begini, 'Pak Anies, apakah Bapak akan maju pilpres atau tidak?' Loh begini, gubernur kok ditanyain pilpres. Saya bilang no. Saya akan di Jakarta. Dan itu ada rekamannya, karena itu debat dan rekamannya ada. Jadi sesederhana itu," jelas Anies.

Anies menuturkan bahwa dirinya telah menuntaskan janjinya tersebut untuk menyelesaikan jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta hingga masa jabatannya habis.

"Tuntaskan lima tahun, setelah itu, saya tidak tahu lagi apa yang terjadi. Saya tidak tahu apakah saya akan kembali mengajar, apakah saya kembali meneruskan di pemerintahan. Kalau di pemerintahan, apakah tetap di Jakarta, apakah tugas yang berbeda. Jadi kita komit lima tahun dan itu sudah disampaikan," ungkap Anies.

Bahkan, Anies menuturkan dirinya juga menunjukkan komitmennya dengan menolak permintaan Prabowo Subianto untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2019.

"Jadi ketika di tahun 2019, saya diajak untuk menjadi wakil, pasangannya Pak prabowo. Saya sampaikan juga kepada beliau, 'Pak Prabowo terima kasih atas undangannya, ini sebuah kehormatan tetapi saya punya komitmen untuk menyelesaikan di Jakarta selama lima tahun'. Jadi saya rasa itu," tegas Anies.

Lebih lanjut, Anies menambahkan penolakan untuk maju di Pilpres 2019 juga dengan mempertimbangkan janji-janjinya dengan warga Jakarta selama masa kampanye.

Baca juga: Ganjar dan Anies Akan Bertarung Ketat Kalau Pilpres Berlangsung 2 Putaran, Elektabilitas Beda Tipis

"Memang kuncinya adalah menyelesaikan janji dengan warga Jakarta. Karena janji saya dengan warga Jakarta banyak. Saya tanda tangan tuh kontrak politik dengan rakyat miskin kota, dengan kampung akuarium, dengan masyarakat kaki lima. Itu semua janji janji yang saya harus tunaikan."

"Apa yang harus saya sampaikan kepada mereka? Kalau setelah saya setahun saya pergi, kemudian nanti mereka tidak lagi percaya kepada proses demokrasi. Karena yang bertanda tangan mengikuti pemilu begitu saja meninggalkan," jelasnya.

Karena itu, Anies pun mengingat bahwa perjanjian politik yang dibahasnya dengan Prabowo Subianto juga tidak terlalu spesifik. Khususnya terkait larangan dirinya untuk menjadi calon presiden.

"Memang ketika ngobrol itu tidak menyebut tahun, misal saya berjanji... Enggak, saya berjanji lima tahun. tidak ada menyebut lima tahun sampai 2022, kemudian tidak akan ikut satu dua. Kira-kira nggak begitu lah," ucapnya.

Perjanjian Prabowo-Anies

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno menyebutkan bahwa ada perjanjian antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan terkait dengan Pemilihan Presiden atau Pilpres.

Dalam tayangan podcast Akbar Faisal Uncencored yang dikutip Senin (30/1/2023), Sandiaga mengatakan, perjanjian tersebut tertulis dan dibuatkan oleh Fadli Zon.

"Tertulis dan untuk episode itu saya mengusulkan Bang Akbar mengundang Fadli Zon, karena dia yang mendraft dan dia yang menulis tangan itu," kata Sandiaga Uno.

Ia menjelaskan, perjanjian itu berkaitan dengan beredarnya potongan video Anies bicara tak akan maju pilpres jika Prabowo juga maju sebagai capres.

Kala itu, Sandiaga menjadi Wakil Anies untuk maju di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta.

Yang pada akhirnya sempat menimbulkan kebuntuan di internal Partai Gerindra. Kemudian atas kebuntuan tersebut dibentuklah sebuah perjanjian tertulis oleh Fadli Zon.

"Terus terang waktu itu sempat ada kebuntuan. Dan sosok Fadli Zon itu yang mungkin cukup sentral untuk akhirnya melihat, merumuskan dan meramu dari tiga kubu itu," tuturnya.

"Waktu itu kan ada saya, Pak Prabowo, dan Pak Anies. Dan dia yang membuat itu dalam sebuah perjanjian yang dia tulis tangan sendiri," lanjut Sandiaga.

Ketika ditanya lebih terperinci soal isi perjanjian tersebut, Sandiaga enggan menjawab lebih jauh.

Ia hanya menyarankan agar Fadli Zon yang mengungkap secara detail isi perjanjian tersebut.

Sebab, kata Sandiaga, dia tidak memegang salinan dari perjanjian tersebut.

"Detailnya nanti Pak Fadli. Memang ada beberapa poin. Dan ini cukup detail apa yang disepakati termasuk juga berkaitan dengan, karena itu di awal dari koalisi dan di awal dari penentuan paslon, jadi juga melingkupi tahapan-tahapan ke depan," kata Sandiaga.

"Jadi saat itu, saya sendiri enggak megang itu kopinya, kalau engga salah ada di brankasnya Pak Fadli atau Pak Prabowo," lanjut dia. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Anies Sebut Perjanjian Politik dengan Gerindra Sudah Selesai karena Dia Tak Maju di Pilpres 2019