Evaluasi Soal Kerjasama Pengelolaan Obyek Wisata, Pemkab Subang Koordinasi dengan Kejati Jabar

Kejati Jabar tengah mendalami dugaan tindak pidana korupsi salah satu obyek wisata yang bekerja sama dengan Pemkab Subang.

Penulis: Nazmi Abdurrahman | Editor: Mega Nugraha
Tribun Jabar / Nazmi Abdulrahman
Gedung Kejati Jabar di Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kejati Jabar tengah mendalami laporan Pemkab Subang terkait evaluasi kerjasama dalam pengelolaan obyek wisata di Subang.

Kasipenkum Kejati Jabar, Sutan Harahap mengatakan, pihaknya menerima laporan dari Pemkab Subang tersebut pada Senin 16 Januari 2023. Laporan disampaikan melalui tim advokasi, terdiri dari profesional advokat dan bagian hukum Pemkab Subang

"Sudah diterima (laporan Pemkab Subang), masih ditelaah dulu. Jadi, asetnya punya pemerintah sebagiannya lagi punya swasta. (Kerugian) belum tahu karena masih ditelaah," ujar Sutan Harahap. 

Sementara itu, Ketua Tim Advokasi Pemkab Subang, Ardi Kusumah, mengatakan, dalam laporannya, pihaknya ingin mengevaluasi terkait kerjasama dalam pengelolaan obyek wisata tersebut yang menghasilkan pendapatan asli daerah bagi Pemkab Subang.

"Bahwa kami menduga, Pemkab Subang bertahun-tahun dirugikan dalam hal bagi hasil keuntungan usaha dalam kerjasama pengelolaan," ujar Ardi.

Baca juga: Permintaan Ekspor Nanas Subang Tinggi, Sayangnya Sulit Terpenuhi Akibat Menipisnya Lahan Perkebunan

Menurut Ardi, Pemkab Subang sudah melakukan perjanjian bersama pihak objek wisata itu sejak tahun 1980-an. 

"Dari perjanjian pertama tahun 1987 yang telah diaddendum sebanyak tiga kali yaitu pada tahun 1991, 2005, 2012 karena adanya biaya-biaya yang tidak seharusnya dibebankan sebelum bagi hasil, dan kerugian akibat belum segera diserahkannya seluruh aset obyek wisata tersebut kepada Pemkab Subang," katanya. 

Selain itu, kata dia, aset milik Pemkab Subang yang berada di objek wisata itu, pada dasarnya harus diserahkan pada perjanjian addendum 2012, namun hingga sekarang tak kunjung dikembalikan.

"Kami juga menduga bahwa objek wisata tersebut melakukan kerjasama dengan pihak lain tanpa persetujuan dari pihak Pemkab Subang," ucapnya.

Terkait nilai kerugian Pemkab Subang, pihaknya belum dapat menjelaskan secara rinci kerugian materi yang dialami pemerintah dari adanya dugaan tindak pidana korupsi ini.

Sumber: Tribun Jabar
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved