Layanan SKTM Diisukan akan Dicabut, Ini Kata Bupati Bandung Dadang Supriatna

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Lutfi Ahmad Mauludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sempat ramai di Kabupaten Bandung, pembahasan pelayanan surat keterangan tidak mampu (SKTM) bagi masyarakat yang belum ikut BPJS akan ditiadakan.

Bupati Bandung Dadang Supriatna angkat bicara tentang persoalan SKTM ini.

Dadang berjanji tak akan mencabut pelayanan SKTM, tetapi akan menambah anggarannya jika diperlukan dalam keadaan mendesak.

Dadang mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir karena pelayanan kesehatan melalui jalur SKTM tidak akan dihentikan atau terhambat.

Baca juga: Membuat SKTM di Kabupaten Bandung Kini Bisa Dilakukan Secara Online, Dibantu Aparat Desa Setempat

"Jangan khawatir pelayanan kepada warga akan tetap diberikan, secara maksimal," kata Dadang, Jumat (13/1/2023).

Dadang mengatakan, pihaknya ingin semua masyarakat memiliki hak yang sama dalam pelayanan kesehatan.

"Apabila ada oknum yang menghambat warga mengurus SKTM, segera lapor," ujar Dadang.

Menurut Dadang, masyarakat yang kurang mampu menjadi perhatian serius baginya, terutama dalam hal pelayanan kesehatan.

"Pemkab Bandung, pada tahun 2023 ini menganggarkan lebih dari Rp 8 miliar, untuk pelayanan SKTM bagi masyarakat yang belum masuk kepesertaan anggota BPJS," ucapnya.

Dadang mengatakan, capaian universal health coverage (UHC) mencapai 97 persen.

"Besaran alokasi anggaran untuk SKTM pada tahun 2023 kemungkinan bertambah jika mendesak dibutuhkan," ucapnya. (*)