Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Bandung Tetap Dipersiapkan Meski Belum Ada Keputusan Resmi

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemerintah Kabupaten Bandung terus memantapkan persiapan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), meski belum ada arahan terkait tanggal pelaksanaannya secara resmi

Bupati Bandung Dadang Supriatna mengungkapkan, saat ini pihaknya masih menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) yang lengkap dari pemerintah pusat.

"Untuk informasi-informasi sekilas, sudah ada. Selain itu, saya memperoleh bocoran dari Komisi IX DPR yang membidangi program MBG," ucapnya saat ditemui awak media pada Sabtu (11/1/2024).  

Selain itu, terkait kabar program MBG yang akan dimulai pada 13 Januari 2025, Dadang mengatakan, hal tersebut belum ada keputusan resmi. Begitu pula dengan jumlah penerima manfaat dan lokasinya.

Meskipun begitu Dadang menyebutkan sejauh ini baru ada beberapa percontohan untuk program MBG. Di mana hal itu tersebar di lima kecamatan, yakni Bojongsoang, Nagreg, Cicalengka, Ciparay, dan Rancaekek.

"Secara utuh belum ada keputusan (terkait tanggal), tapi yang jelas persiapan akan terus disiapkan. Saat ini kita baru ada beberapa sample percontohan untuk Makan Bergizi Gratis ini," katanya.

Baca juga: Program Makan Bergizi Gratis Bikin Orang Tua di Indramayu Bahagia, Uang Jajan Anak Berkurang

Namun Dadang menegaskan, Pemerintah Kabupaten Bandung siap menyukseskan program yang menjadi inisiatif Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Insyaallah kami akan persiapkan. Hanya tentang langkah-langkah dan seterusnya kami masih menunggu. Kami menunggu kapan sosialisasinya," ucapnya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bandung, Enjang Wahyudin menjelaskan bahwa terdapat 582 ribu pelajar sebagai calon penerima manfaat program MBG.

Data tersebut mencakup peserta didik dari jenjang PAUD, SD, SMP, serta Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Dengan rincian 67 ribu pelajar PAUD, 356 ribu pelajar SD, 134 ribu pelajar SMP, dan 23 ribu peserta PKBM.  

Sedangkan untuk pelajar SMA atau sederajat juga termasuk dalam sasaran program MBG. Namun, pendataan untuk jenjang ini dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan kewenangannya. 

"Program Makan Bergizi Gratis masih dibahas di tingkat DPR RI. Bagaimana juknisnya, siapa yang bertanggung jawabnya, dari konteks anggaran siapa, dari konteks pelaksanaan Makan Siang Gratis itu," ujarnya.

"Ketika melihat di struktur organisasi dan tata kerja Badan Gizi Nasional itu, ada beberapa deputi, yang mungkin nanti akan berbicara tugas pokok dan fungsi siapa berbuat apa terkait dengan terkait program itu, bisa jadi tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab dinas pendidikan," katanya.(*)

Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Adi Ramadhan Pratama