Wali Kota Bandung Yana Mulyana Mulai Gunakan Mobil Listrik, ke Balaikota Diantar Hyundai Ioniq 5

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Presiden Joko Widodo telah menandatangani instruksi presiden (Inpres) nomor 7/2022 tentang penggunaan kendaraan listrik menjadi kendaraan dinas instansi pemerintah pusat dan daerah.

Kebijakan inilah yang membuat Wali Kota Bandung, Yana Mulyana akhirnya mulai menggunakan kendaraan listrik per Jumat (6/1/2023).

Ketika datang menjelang Salat Jumat ke Balaikota Bandung, Yana Mulyana pun turun dari mobilnya jenis Hyundai Ioniq 5 bernomor polisi D 1 F.

Saat diwawancarai, Yana pun menyebut sudah ada instruksi dari presiden agar semua kepala daerah beralih menggunakan kendaraan listrik.

Baca juga: Respons Wali Kota Yana Mulyana Berkenaan Konflik Ojol dan Opang di Pasir Impun

"Ya per hari ini saya menggunakan kendaraan ini (listrik). Mudah-mudahan bisa mendorong agar go green," katanya.

Kendaraan listrik ini, Yana menyebut sebagai kendaraan operasionalnya untuk dalam kota.

Anggarannya pun berasal dari APBD yang nominalnya sebesar Rp 850 juta.

"Rasanya tadi saat mengendarainya enak seperti naik bombom car. Tadi, saya juga sempat bingung saat menyalakannya karena enggak ada suaranya banget. Saat digas, seperti bombom car dan memang enggak ada giginya," ujarnya.

Adapun untuk pengisian listriknya, Yana mengaku tersedia di rumah dinasnya dan ke depan akan disediakan pula di Balaikota, tepatnya di Taman Dewi Sartika.

"Mudah-mudahan nanti disiapkan di Taman Dewi Sartika. Kami juga akan meminta pabrikan untuk membuatnya. Ya saya harap juga kendaraan listrik yang saya gunakan ini bisa merangsang orang beralih dan tentu nanti saya meminta pengisian di Taman Dewi Sartika harus gratis," katanya.

Baca juga: Penumpang Pesawat di Bandara Husein Bandung Naik 76 Persen pada 2022, Yana Minta Tambah Penerbangan

Sejauh ini, kendaraan listrik untuk lingkup Pemkot Bandung, kata Yana, baru dirinya saja dan belum mengetahui ke depannya apakah bisa pula untuk sekda atau kepala dinas, lantaran harus menyesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ada.(*)