Ridwan Kamil Skakmat Warganet yang Kritik Biaya Pembangunan Masjid Al Jabbar, Beber Soal Kesepakatan

Itulah kenapa, kita memilih demokrasi. Dimana rakyat bisa menitipkan aspirasi melalui pemda atau sistem perwakilan yaitu DPR/D," tulis Ridwan Kamil.

Kemudian, sang gubernur menekankan dana negara bisa dipakai membangun rumah ibadah apa pun.

Ia pun mencontohkan pembangunan Masjid Istiqlal di Jakarta, GKI Jemaat Eben Haezer di Papua Barat, dan Pura Besakih di Bali.

"Masjid, Gereja, Pura semua BISA dibiayai negara selama itu disepakati eksekutif dan legislatif.

Masjid Istiqlal dibiayai 7 Milyar rupiah di tahun 1961 melalui APBN. Di wilayah mayoritas kristiani APBD dialokasikan untuk gereja. Di wilayah Bali, APBD/N dipakai untuk membangun kawasan ibadah Pura."

Terakhir, Ridwan Kamil menerangkan bahwa ada hukum positif di mana uang pajak bisa digunakan untuk penyelenggaraan negara.

Di antaranya termasuk fasilitas transportasi maupun rumah ibadah untuk publik.

"Jika akang senang isu transportasi publik dan tidak suka masjid, silakan saja.

“Niat saya bayar pajak, bukan wakaf!”.

Betul. Kewajiban anda adalah membayar pajak, namun hukum positif mengatakan, penggunaannya adalah wilayah kewenangan penyelenggara negara.

Flashback. Jutaan warga Jawa Barat melalui berbagai ormas Islam menitipkan aspirasi rakyat Jawa Barat agar dibangun Masjid Raya Provinsi sejak 7 tahun yang lalu. Karena selama ini Masjid Raya Provinsi mengkudeta masjid Agung Kota Bandung.

Lantas itulah yang kami lakukan: memenuhi dan membangun aspirasi rakyat.

Demikian penjelasan saya, sekaligus edukasi untuk semua yang mau jernih berpikir dan belajar."

Baca juga: Wajah Megah Masjid Al Jabbar Tampung 50 Ribu Jemaah, Berikut Inilah Deretan Fasilitas di Dalamnya

Sejarah Pembangunan Masjid Al Jabbar

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku masih selalu merinding jika memasuki Masjid Al Jabbar di Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat.