Wacana Beda Tarif Tiket KRL untuk Orang Miskin dan Kaya di Jakarta Jadi Sorotan, DPR: Diskriminasi
Suryadi menilai rencana perbedaan tarif bagi masyarakat kaya dan miskin tersebut merupakan diskriminasi.
lihat foto
Karenanya, ia menegaskan dirinya menolak rencana kebijakan penggolongan orang kaya dan miskin tersebut
"Oleh sebab itu kami menolak kebijakan yang diskriminatif tersebut," ungkap dia.
Suryadi mengaku dirinya juga sempat menyatakan penolakan rencana kenaikan tarif KRL.
"Kita menilai secara teknis KRL Commuter Line masih mengalami overload di jam-jam sibuk. Sehingga pengguna KRL belum bisa merasakan kenyamanan sepenuhnya," jelasnya.
Sementara dari sisi keuangan, kata dia, Kemenhub menggelontorkan Rp 3,2 triliun lebih untuk mensubsidi pengguna kereta api pada tahun 2022.
"Dan untuk tahun 2023, kita minta subsidi untuk transportasi massal seperti KRL sebaiknya diperbesar agar semakin banyak orang yang meninggalkan kendaraan pribadi dan berpindah ke transportasi massal," imbuh Suryadi.
(Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku)
